COP30, Transisi Energi, dan Peran AI di Indonesia

Pengurangan emisi global 43% pada 2030 untuk menjaga target 1,5°C. Itu angka resmi dari Global Stocktake pertama yang diadopsi di COP30 Belem. Kontrasnya, dokumen hasil COP30 justru dinilai lemah, tanpa sinyal tegas pengurangan energi fosil. Jurang antara sains dan politik kelihatan lebar sekali.

Di tengah kekecewaan itu, Indonesia punya dua pilihan: menunggu kesepakatan global menguat, atau mulai berlari sendiri dengan memanfaatkan semua alat yang ada — termasuk kecerdasan buatan (AI) di sektor energi. Untuk transisi energi berkelanjutan, pilihan kedua jauh lebih masuk akal.

Tulisan ini merangkum refleksi dan rekomendasi pasca COP30, lalu mengaitkannya dengan satu pertanyaan praktis: bagaimana Indonesia bisa mempercepat transisi energi dengan bantuan AI, meski hasil COP30 belum ideal?

---

1. Apa yang Kurang dari COP30: Sinyal Lemah untuk Keluar dari Fosil

Inti masalah COP30 cukup jelas: dunia butuh akselerasi, tapi dokumen resminya masih “main aman”.

“Dokumen Global Mutirao Belem tidak cukup kuat untuk mendorong negara-negara memperkuat ambisi iklimnya dan bergerak lebih cepat dalam dekade ini.” – Arief Rosadi, IESR

Beberapa catatan penting dari hasil COP30:

• Tidak ada komitmen eksplisit untuk phase out bahan bakar fosil.
• Masih ada rujukan pada konsep seperti clean coal dan co-firing biomassa.
• Sinyal global untuk tripling renewable energy belum benar-benar mengalir ke kebijakan domestik banyak negara, termasuk Indonesia.

Di sisi lain, Global Stocktake (GST) justru sangat tegas:

• Dunia harus menurunkan emisi sekitar 43% pada 2030 dibanding level 2019.
• Reduksi itu harus “cepat dan konsisten” (rapid and sustained emissions reduction).

Jadi, secara sains kita tahu apa yang perlu dilakukan. Secara politik, keputusannya masih kurang berani. Bagi Indonesia, ini berarti satu hal: kalau hanya ikut arus keputusan COP, kita tertinggal.

---

2. Posisi Indonesia: Terlalu Nyaman Mengandalkan Hutan

Delima Ramadhani dari IESR mengingatkan bahwa NDC dan SNDC Indonesia masih sangat bertumpu pada sektor kehutanan (FOLU) sebagai penyerap emisi utama.

Masalahnya:

• Penyerapan karbon oleh hutan sangat rentan: kebakaran, pembalakan liar, perubahan tata guna lahan.
• Sektor energi, industri, dan transportasi masih cenderung business as usual — emisi tetap tinggi.

Kalau penyerapan hutan meleset sedikit saja, target SNDC langsung goyah. Dari sisi strategi jangka panjang, ini riskan.

Di sektor energi, beberapa hal juga masih menghambat:

• Tidak ada komitmen jelas untuk pensiun dini PLTU batu bara.
• Referensi terhadap clean coal dan co-firing biomassa masih muncul dalam wacana kebijakan.
• Target energi terbarukan Indonesia belum selaras dengan kebutuhan global untuk tripling renewable energy.

Padahal, kalau kita bicara transisi energi Indonesia yang berkelanjutan, tiga hal ini tidak bisa dihindari:

1. Pengurangan bertahap dan terjadwal PLTU.
2. Ekspansi besar-besaran PLTS, PLTB, panas bumi, dan energi terbarukan lain.
3. Pengelolaan sistem energi yang jauh lebih kompleks — di sinilah AI mulai jadi relevan, bukan sekadar jargon.

---

3. Momentum Baru: Pendanaan Hutan Tropis dan Transisi Berkeadilan

COP30 memang lemah soal fosil, tapi ada dua inisiatif penting yang justru bisa menguntungkan Indonesia bila dimanfaatkan dengan serius.

3.1 Tropical Forest Future Facility (TFFF)

TFFF menawarkan pendanaan untuk negara yang berhasil menahan laju deforestasi hutan tropis. Indonesia jelas punya peluang, tapi ada syarat yang tidak bisa ditawar:

• Harus punya dokumen NDC investment and implementation plan yang kredibel.
• Rencana itu harus memuat estimasi biaya untuk sektor FOLU, energi, dan adaptasi secara rinci, basis datanya kuat, dan transparan.

Pendanaan semacam ini bisa jadi modal besar untuk:

• Mengamankan hutan yang tersisa.
• Mendanai proyek energi terbarukan yang menggantikan ekspansi PLTU.
• Membangun infrastruktur data dan teknologi, termasuk AI, untuk pemantauan dan perencanaan emisi.

3.2 Just Transition Work Programme (JTWP)

UNFCCC meluncurkan JTWP untuk membantu negara menyiapkan rencana transisi berkeadilan. Ini penting, karena transisi energi bukan cuma soal emisi, tapi juga:

• Pekerjaan di daerah tambang dan sekitar PLTU.
• Tarif listrik dan akses energi masyarakat.
• Keadilan bagi komunitas rentan yang paling terdampak krisis iklim.

Beberapa negara sudah mengirim pejabat sosial-ekonomi setara menteri ke meja perundingan COP. Pesannya jelas: transisi energi adalah isu ekonomi dan sosial, bukan hanya isu teknis dan lingkungan.

Indonesia perlu mengikuti arah ini. Dan lagi-lagi, AI bisa membantu mengurangi risiko sosial ekonomi kalau dipakai dengan benar — bukan menggantikan manusia, tapi memperbaiki kualitas keputusan.

---

4. Di Mana AI Masuk? Dari Grid Cerdas sampai Perencanaan Emisi

Kalau bicara “AI untuk sektor energi Indonesia”, orang sering langsung terbayang robot dan hal futuristik. Kenyataannya jauh lebih sederhana dan justru praktis:

AI dipakai untuk mengolah data besar dan kompleks, lalu mengubahnya jadi keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat.

Berikut beberapa contoh yang relevan dengan refleksi dan rekomendasi pasca COP30.

4.1 Optimasi Sistem Kelistrikan saat PLTU Mulai Turun

Begitu porsi PLTU dikurangi dan energi terbarukan seperti PLTS dan PLTB tumbuh, sistem kelistrikan jadi jauh lebih dinamis. Variabilitas produksi makin tinggi, dan itu bikin pengelolaan jaringan jauh lebih rumit.

AI bisa digunakan untuk:

• Prediksi beban dan produksi: memprediksi permintaan listrik dan output PLTS/PLTB per jam dengan akurasi tinggi.
• Unit commitment & economic dispatch cerdas: menentukan kombinasi pembangkit mana yang harus menyala, kapan, dan berapa besar.
• Deteksi gangguan lebih cepat: menganalisis pola anomali di jaringan untuk mencegah pemadaman.

Kalau PLN dan IPP serius ingin mengurangi ketergantungan pada PLTU tanpa mengorbankan keandalan, algoritma AI untuk perencanaan dan operasi sistem sudah bukan “opsi menarik”, tapi kebutuhan operasional.

4.2 Integrasi Energi Terbarukan Skala Besar

Target tripling renewable energy global pada dasarnya butuh tiga hal di Indonesia:

• Lokasi PLTS/PLTB yang tepat.
• Interkoneksi jaringan yang kuat.
• Operasi real-time yang adaptif.

Peran AI di sini antara lain:

• Siting & sizing PLTS/PLTB: memanfaatkan data radiasi matahari, kecepatan angin, kepadatan beban, lahan, jaringan transmisi, untuk menentukan lokasi dan kapasitas optimal.
• Perencanaan grid jangka panjang: menyusun skenario dekarbonisasi 10–25 tahun dengan mempertimbangkan ratusan variabel ekonomis dan teknis.
• Manajemen penyimpanan energi (baterai): memutuskan kapan baterai diisi dan dikosongkan agar biaya sistem minimal namun keandalan tetap tinggi.

Kalau kita bicara SNDC yang tidak hanya bertumpu pada hutan, maka dekarbonisasi energi dengan bantuan AI jadi salah satu pilar utamanya.

4.3 Smart Metering dan Respons Permintaan

Transisi berkeadilan juga menyentuh konsumen: rumah tangga, UMKM, dan industri. AI di level demand side bisa:

• Memberi informasi konsumsi real-time ke pelanggan melalui smart meter.
• Menawarkan skema tarif dinamis yang tetap adil, dengan kompensasi untuk pengguna yang bersedia menggeser beban ke jam non-puncak.
• Mengidentifikasi potensi efisiensi energi di bangunan dan fasilitas industri secara otomatis.

Ini bukan sekadar isu teknis. Kalau diatur dengan baik, pendekatan ini bisa:

• Menekan tagihan listrik industri dan UMKM.
• Mengurangi kebutuhan membangun pembangkit baru.
• Memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah ikut menikmati manfaat efisiensi energi melalui program subsidi yang lebih tepat sasaran.

---

5. Rekomendasi Konkret untuk Indonesia Pasca COP30

Dari refleksi hasil COP30 dan peluang pemanfaatan AI di sektor energi, beberapa langkah berikut menurut saya cukup mendesak.

5.1 Revisi NDC dan SNDC dengan Fokus Dekarbonisasi Energi

Indonesia perlu:

• Mengurangi ketergantungan target penurunan emisi pada penyerapan hutan.
• Menetapkan target jelas untuk pengurangan PLTU dan peningkatan energi terbarukan.
• Menjadikan digitalisasi dan AI sebagai bagian eksplisit dari strategi implementasi, bukan hanya lampiran teknis.

5.2 Bangun NDC Investment & Implementation Plan Berbasis Data

Untuk mengakses pendanaan seperti TFFF dan skema iklim lain, pemerintah perlu dokumen rencana investasi yang:

• Menggunakan data energi, emisi, dan sosial-ekonomi yang terintegrasi.
• Mengandalkan model dan simulasi (termasuk model AI) untuk menghitung skenario biaya-manfaat.
• Dikembangkan bersama pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat sipil agar kredibel.

5.3 Rancang Peta Jalan Just Transition yang Detail

Just Transition Work Programme memberi kerangka, tapi isinya harus kita susun sendiri. Beberapa komponen penting:

• Data pekerja dan ekonomi lokal di wilayah tambang dan sekitar PLTU.
• Program reskilling dan upskilling ke sektor energi terbarukan dan industri hijau.
• Mekanisme perlindungan sosial yang jelas pada masa transisi.

AI bisa membantu memetakan dampak ekonomi regional, mensimulasikan skenario penutupan PLTU, dan menghitung kebutuhan anggaran perlindungan sosial.

5.4 Kembangkan Ekosistem AI untuk Transisi Energi

Transisi energi berkelanjutan yang didukung AI butuh ekosistem, bukan proyek satuan. Beberapa langkah praktis:

• Membuka data sistem kelistrikan dan emisi secara bertahap untuk riset dan inovasi (dengan tetap menjaga keamanan dan privasi).
• Mendorong kolaborasi antara PLN, pengembang energi terbarukan, kampus, dan startup AI energi.
• Mengintegrasikan modul AI energi dalam program pelatihan dan sertifikasi SDM energi nasional.

Kalau hal-hal ini disiapkan sejak sekarang, Indonesia tidak hanya memenuhi komitmen iklim, tapi juga membangun daya saing baru di ekonomi hijau berbasis teknologi.

---

6. Penutup: Dari Kekecewaan COP30 ke Aksi Nyata di Dalam Negeri

Hasil COP30 mungkin mengecewakan banyak pihak, terutama karena tidak adanya sinyal tegas pengurangan energi fosil. Namun, menunggu perundingan berikutnya tanpa mengubah cara kerja di dalam negeri jelas bukan pilihan yang bijak.

Untuk Indonesia, jalur yang lebih sehat terlihat seperti ini:

• NDC dan SNDC yang lebih jujur pada realitas sains iklim dan lebih kuat di sektor energi.
• Pendanaan iklim yang dimanfaatkan bukan hanya untuk menambal, tapi untuk mengubah struktur ekonomi energi.
• Pemanfaatan AI secara serius di seluruh rantai nilai energi: dari perencanaan, operasi sistem, sampai konsumsi.

Transisi energi Indonesia yang berkelanjutan tidak akan terjadi otomatis hanya karena ada kesepakatan di COP. Ia lahir dari kombinasi keberanian politik, kualitas kebijakan, dan kecerdasan penggunaan teknologi, termasuk AI.

Pertanyaannya sekarang: apakah kita mau tetap nyaman di jalur business as usual, atau mulai membangun sistem energi yang bersih, adil, dan cerdas sebelum 2030 benar-benar keburu datang?