Transparansi Energi & AI: Pelajaran dari Kasus New York

Transparansi Energi & AI: Pelajaran dari Kasus New York untuk Indonesia

Ribuan warga New York baru saja mengirim lebih dari 1.000 komentar menolak rancangan rencana energi negara bagian mereka. Di depan kantor Gubernur Kathy Hochul di New York City, anggota dan pendukung Sierra Club berdiri dengan poster, menyebut rencana itu “melawan iklim dan menaikkan tagihan listrik”.

Kenapa cerita di Amerika Serikat ini relevan buat Indonesia yang sedang serius membahas transisi energi dan pemanfaatan AI di sektor energi?

Karena masalahnya sama: rencana energi yang tidak transparan, tidak berbasis data, dan tidak melibatkan publik akan memperlambat transisi, menghambat energi terbarukan, dan bikin tagihan listrik makin berat. Bedanya, sekarang kita punya satu alat yang dulu belum ada: kecerdasan buatan (AI).

Tulisan ini bagian dari seri “AI untuk Sektor Energi Indonesia: Transisi Berkelanjutan”. Di sini saya ingin mengurai:

• Apa yang bisa kita pelajari dari penolakan publik atas rencana energi New York
• Mengapa transparansi dan partisipasi masyarakat itu krusial
• Bagaimana AI bisa membantu Indonesia menghindari kesalahan yang sama
• Contoh konkret pemanfaatan AI untuk perencanaan energi yang adil dan berkelanjutan

---

Apa yang Terjadi di New York: Rencana Energi yang Dinilai “Melawan Iklim”

Kasus New York sederhana tapi keras pesannya: rencana energi yang buruk akan dilawan publik.

Sierra Club Atlantic Chapter mengumpulkan lebih dari 1.000 komentar tertulis dari anggota dan pendukung mereka. Semuanya diarahkan ke Gubernur Hochul, menolak rancangan State Energy Plan yang dinilai:

• Berpotensi menghambat target iklim negara bagian
• Bisa menaikkan tagihan listrik warga
• Dianggap tidak sejalan dengan komitmen energi bersih sebelumnya

Meski detail teknis rencananya kompleks, pola umumnya biasanya seperti ini:

• Terlalu memberi ruang pada bahan bakar fosil (gas, minyak)
• Kurang agresif dalam solar dan wind energy
• Tidak jelas strategi efisiensi energi dan perlindungan konsumen
• Minim transparansi soal asumsi biaya, permintaan listrik, dan skenario iklim

Ini masalah klasik di banyak negara: kebijakan energi dibuat berdasarkan model dan asumsi tertutup, yang sulit dimengerti publik, sulit diawasi, dan rawan bias kepentingan.

Indonesia sedang menyusun dan merevisi berbagai dokumen penting: RUPTL PLN, peta jalan transisi energi, regulasi EBT, hingga skema pensiun PLTU. Kalau kita ulang pola yang sama—tertutup, tidak jelas datanya, minim partisipasi—protes publik tinggal menunggu waktu.

---

Kenapa Rencana Energi Harus Transparan dan Inklusif

Rencana energi bukan sekadar dokumen teknis. Ini adalah peta masa depan: siapa yang dapat listrik, berapa harganya, seberapa bersih udaranya, dan seberapa rentan kita terhadap krisis iklim.

Ada tiga alasan kenapa transparansi dan partisipasi publik wajib hukumnya.

1. Dampak langsung ke tagihan listrik dan daya beli

Setiap keputusan dalam rencana energi – bangun PLTU baru, tambah PLTS, perkuat jaringan, atau tunda investasi – ujungnya masuk ke tarif listrik.

• Salah proyeksi permintaan → kapasitas berlebih (overcapacity) → biaya pembangkit mengendap tapi tetap dibayar konsumen
• Salah hitung biaya energi terbarukan → PLTS dan PLTB dianggap mahal padahal sudah kompetitif
• Kontrak jangka panjang dengan pembangkit fosil → mengunci sistem ke biaya tinggi bertahun-tahun

Kalau semua ini terjadi di ruang tertutup, publik cuma tahu satu hal: tagihan naik. Latar belakangnya mereka nggak pernah diajak mengerti.

2. Transisi energi tanpa keadilan sosial akan mendapat resistensi

Transisi energi Indonesia sering bicara soal PLTS atap, PLTB, jaringan pintar, baterai, dan kendaraan listrik. Bagus. Tapi ada pertanyaan yang sering terlewat:

• Apa yang terjadi dengan pekerja di sektor batu bara?
• Bagaimana nasib daerah penghasil batu bara seperti Kaltim, Kalsel?
• Apakah rumah tangga miskin akan kebagian manfaat energi terbarukan, atau cuma kelas menengah ke atas?

Di New York, kekhawatiran seperti ini memicu gerakan publik. Di Indonesia, kalau daerah tambang merasa ditinggal, atau masyarakat merasa tarif makin mahal tanpa penjelasan, resistensi akan jauh lebih keras.

3. Kepercayaan publik itu modal politik untuk transisi

Transisi energi butuh investasi besar dan kebijakan jangka panjang. Tanpa kepercayaan publik, setiap langkah akan tersandera isu populis jangka pendek.

Kepercayaan lahir dari dua hal:

• Data dan asumsi kebijakan yang dibuka, bukan disembunyikan
• Mekanisme partisipasi yang nyata, bukan sekadar konsultasi formal

Di sinilah AI bisa jadi sekutu: bukan sekadar teknologi keren, tapi alat untuk bikin proses ini lebih transparan, cepat, dan adil.

---

Di Mana AI Masuk? Dari Smart Metering sampai Perencanaan Sistem

AI sering dipahami sebatas chatbot atau analitik fancy di dashboard. Untuk sektor energi, fungsinya jauh lebih strategis.

1. AI untuk smart metering dan perlindungan konsumen

Smart meter dan analitik AI bisa mengubah cara kita memahami konsumsi listrik.

Apa yang bisa dilakukan AI di smart metering?

• Mengidentifikasi pola konsumsi listrik rumah tangga per 15 menit atau per jam
• Membedakan pemakaian beban rumah tangga, bisnis kecil, dan industri
• Mendeteksi anomali tagihan (misalnya lonjakan tak wajar yang bisa dikaitkan dengan kebocoran, pencurian, atau kesalahan pencatatan)
• Memberi simulasi: "Kalau kamu geser pemakaian AC dari jam 18.00–20.00 ke 20.00–22.00, tagihan bulanan bisa turun sekian persen"

Buat regulator dan PLN, data ini emas untuk:

• Menyusun tarif dan skema insentif yang lebih adil
• Merancang program efisiensi energi yang benar-benar nyasar ke kelompok yang tepat
• Menghindari over-investasi pembangkit hanya karena asumsi permintaan yang terlalu optimis

Kuncinya: data pola konsumsi ini harus diproyeksikan dan dijelaskan secara terbuka, bukan cuma disimpan sebagai "rahasia sistem".

2. AI untuk perencanaan energi berbasis skenario terbuka

Selama ini, banyak rencana energi dibuat dengan model yang hanya dipahami segelintir konsultan atau teknokrat. AI tidak otomatis membuatnya transparan, tapi bisa membantu dua hal penting:

1. Menghasilkan banyak skenario secara cepat
   Misalnya:

   • Skenario percepatan PLTS atap 20% rumah tangga di 2030
   • Skenario pensiun dini 50% PLTU sebelum 2040
   • Skenario elektrifikasi kompor + kendaraan listrik

   AI bisa membantu menghitung dampak tiap skenario terhadap:

   • Emisi CO₂
   • Biaya pembangkitan
   • Kebutuhan jaringan dan cadangan
   • Perubahan beban puncak

2. Menerjemahkan hasil teknis ke bahasa yang bisa dipahami publik
   Bukan cuma tabel dan grafik kompleks, tapi penjelasan jelas:

   • "Kalau kita lanjutkan PLTU A sampai 2045, tagihan rata-rata bisa meningkat sekitar X% dibanding kalau kita pensiunkan 2035 dan ganti dengan PLTS + baterai."

Ini beda banget dengan situasi seperti di New York, di mana publik merasa rencana energi dirancang dengan logika yang tidak sinkron dengan target iklim dan kesejahteraan warga.

3. AI untuk memetakan dampak sosial-ekonomi transisi energi

Transisi energi bukan hanya soal panel surya dan turbin angin. Ada pekerjaan yang bergeser, pendapatan daerah yang berubah, dan rantai pasok yang harus beradaptasi.

AI bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti:

• Berapa banyak pekerja di sektor batu bara yang terdampak jika produksi turun sekian persen per tahun?
• Di kabupaten mana risiko kehilangan pekerjaan terbesar?
• Berapa potensi penciptaan lapangan kerja baru di sektor PLTS, PLTB, dan efisiensi energi di lokasi yang sama?

Dengan model AI yang menggabungkan data:

• Statistik ketenagakerjaan
• Data perusahaan tambang dan pembangkit
• Rencana investasi energi terbarukan

Pemerintah bisa menyusun program transisi berkeadilan (just transition) yang konkret: pelatihan ulang, insentif investasi di daerah terdampak, dan skema perlindungan sosial.

Kalau data-data ini dibuka (secara agregat dan aman), publik akan lebih percaya bahwa transisi energi bukan sekadar jargon, tapi benar-benar dirancang untuk tidak meninggalkan siapa pun.

---

Belajar dari New York: Bagaimana Indonesia Bisa Menghindari Rencana Energi yang “Keliru”

Ada beberapa pelajaran praktis yang menurut saya relevan untuk Indonesia.

1. Libatkan publik sejak awal, bukan hanya di akhir

Di New York, publik masuk dengan 1.000+ komentar ketika rancangan sudah matang. Itu tetap penting, tapi telat.

Indonesia bisa melakukan lebih baik dengan:

• Membuka data dasar perencanaan: proyeksi permintaan, daftar pembangkit, skenario pensiun PLTU, potensi EBT
• Menggunakan AI untuk membuat simulator online sederhana di mana masyarakat, akademisi, dan LSM bisa mencoba skenario sendiri
• Mengundang komentar publik bukan hanya pada dokumen final, tapi juga pada asumsi dan skenario kunci sejak awal

2. Jadikan AI sebagai “mesin transparansi”, bukan “kotak hitam baru”

AI sering ditakuti karena sifatnya yang seperti kotak hitam. Itu sah-sah saja. Tapi justru di kebijakan publik, AI harus didesain explainable:

• Jelaskan model apa yang dipakai
• Jelaskan data apa yang masuk
• Tampilkan hasil dalam bentuk yang bisa diaudit: angka, grafik, narasi

Prinsipnya sederhana: kalau sebuah keputusan akan mempengaruhi tarif listrik jutaan orang, cara menghitungnya harus bisa dijelaskan ke publik.

3. Sinkronkan target iklim, bauran energi, dan tarif listrik

Rencana energi sering jatuh ke dua jebakan:

• Terlalu fokus ke target emisi, lupa daya beli masyarakat
• Terlalu fokus ke tarif murah jangka pendek, tapi mengunci ke PLTU yang mahal dalam jangka panjang

AI membantu menyeimbangkan ini dengan cepat:

• Mengoptimalkan kombinasi PLTS, PLTB, hidro, panas bumi, baterai, dan demand response
• Mengestimasi total biaya sistem dan dampak ke tarif
• Mengukur penurunan emisi di tiap skenario

Hasilnya bukan sekadar "kita akan bangun sekian GW EBT", tapi juga:

"Dengan bauran ini, emisi turun X%, dan tarif rata-rata di 2035 bisa Y% lebih rendah dibanding kalau kita terus mengandalkan PLTU."

Ini jenis informasi yang membuat publik bisa menilai apakah rencana energi itu layak didukung atau perlu dikritisi seperti kasus di New York.

---

Penutup: AI, Partisipasi Publik, dan Masa Depan Energi Indonesia

Kasus Sierra Club versus rencana energi Negara Bagian New York mengingatkan satu hal penting: masyarakat tidak lagi mau pasif terhadap kebijakan energi yang menyentuh dompet dan masa depan iklim mereka.

Indonesia sedang berada di titik krusial: menyusun ulang arah sistem kelistrikan, mempercepat energi terbarukan, sekaligus menjaga tarif tetap terjangkau. Di persimpangan ini, AI bisa jadi pembeda – apakah transisi energi kita:

• Transparan atau tertutup
• Adil atau berat sebelah
• Didukung publik atau penuh resistensi

Untuk pembuat kebijakan, BUMN energi, pengembang, dan startup teknologi energi di Indonesia, pertanyaannya sekarang bukan lagi "perlu AI atau tidak", tapi:

Bagaimana kita mendesain penggunaan AI yang membuka data, menguatkan partisipasi publik, dan membuat rencana energi lebih jujur pada angka dan dampaknya?

Kalau kita bisa menjawab ini dengan serius, Indonesia tidak cuma terhindar dari kesalahan seperti di New York. Kita bisa menjadi contoh bagaimana AI dan masyarakat bergerak bersama menuju transisi energi yang berkelanjutan dan berpihak pada semua.