NewMod Soxton & Pelajaran untuk LegalTech di Indonesia

AI untuk Hukum Startup: Contoh Nyata dari Soxton

Biaya jasa hukum untuk startup bisa tembus ratusan juta rupiah hanya untuk urusan dasar: pendirian badan usaha, cap table, ESOP, dan satu-dua ronde pendanaan. Di banyak ekosistem, termasuk Indonesia, banyak founder akhirnya “nekat dulu, urus belakangan” – dan baru panik ketika VC mulai kirim checklist legal.

Di Amerika Serikat, sebuah firma hukum model baru bernama Soxton baru saja keluar dari fase stealth dengan pendanaan US$2,5 juta pre-seed. Mereka memposisikan diri sebagai NewMod law firm yang menggabungkan AI dan lawyer untuk melayani kebutuhan hukum startup dengan cara yang jauh lebih efisien.

Kenapa ini relevan untuk seri AI untuk Jasa Hukum Indonesia: LegalTech? Karena arah yang diambil Soxton sangat mungkin menjadi blueprint untuk layanan hukum startup di Indonesia beberapa tahun ke depan — atau bahkan lebih cepat kalau ada pemain yang berani.

Tulisan ini membahas apa yang dilakukan Soxton, kenapa model AI + lawyer ini masuk akal, dan bagaimana pelajaran ini bisa diterapkan oleh firma hukum dan pelaku LegalTech di Indonesia.

---

Apa itu Soxton dan Kenapa Pendanaannya Menarik?

Jawabannya singkat: Soxton adalah firma hukum model baru di New York yang fokus pada layanan hukum untuk startup, di mana pekerjaan rutin diotomasi oleh AI, tapi putusan penting tetap dipegang pengacara.

Beberapa poin kunci dari model bisnis Soxton:

• Telah membantu 270+ bisnis menangani:
  • pendirian badan usaha,
  • ekuitas dan cap table,
  • fundraising,
  • compliance.
• Klaim penghematan: rata-rata klien menghemat US$45.000 biaya hukum di bulan pertama.
• Baru mengumumkan pendanaan US$2,5 juta pre-seed, dipimpin oleh Moxxie Ventures dan beberapa investor lain.

Founder-nya, Logan Brown (ex-Cooley), menyatakan bahwa sistem hukum tradisional tidak didesain untuk founder startup, dan skema billable hour membuat layanan hukum terasa lambat dan sangat mahal di tahap awal.

"Soxton adalah solusi: platform yang mengubah hukum dari black box menjadi layanan yang transparan, intuitif, dan ramah founder."

Investor utama, Katie Jacobs Stanton, juga menekankan kombinasi AI dan judgment hukum manusia sebagai nilai utama, terutama bagi startup yang belum butuh law firm besar on retainer.

Buat konteks Indonesia: pola pikir ini sejalan dengan keluhan banyak founder lokal tentang jasa hukum — mahal, lama, dan penuh istilah yang bikin pusing.

---

Fitur Kunci Soxton: Seperti Apa “AI + Lawyer” Bekerja?

Intinya, Soxton memposisikan diri bukan hanya sebagai firma hukum, tapi platform legal startup. Fitur-fitur utamanya cukup konkret dan bisa dijadikan referensi untuk LegalTech Indonesia.

1. Library Kontrak Siap Pakai untuk Startup

Soxton menyediakan lebih dari 50 kontrak siap pakai khusus kebutuhan startup, misalnya:

• perjanjian pendiri (founders’ agreement),
• perjanjian advisor,
• ESOP / opsi saham karyawan,
• SAFE/Convertible Note,
• perjanjian kerja standar & kontrak vendor.

Nilainya bukan sekadar template gratis. Semua kontrak tersebut:

• distandardisasi mengikuti praktik pasar startup,
• diintegrasikan ke dalam workflow otomatis,
• diawasi oleh pengacara agar tetap sesuai hukum.

Di Indonesia, bayangkan library kontrak yang selalu update mengikuti hukum PT, OSS, peraturan OJK, hingga standar VC Asia Tenggara — dan bisa langsung dipakai founder tanpa harus mulai dari nol dengan word template.

2. AI Legal Copilot dalam Bahasa Sederhana

Soxton mengembangkan AI legal copilot yang dilatih khusus pada data dan konteks hukum startup.

Fungsinya antara lain:

• Menjawab pertanyaan dasar: “Apa beda SAFE dan convertible note?”
• Menjelaskan pasal dalam bahasa yang mudah dimengerti.
• Membantu memilih jenis kontrak yang tepat.

Poin penting: Soxton mengklaim AI-nya berbahasa sederhana dan jelas, bukan bahasa hukum kaku. Untuk Indonesia, ini adalah peluang sangat besar: AI legal copilot berbahasa Indonesia yang bisa menjelaskan pasal-pasal dengan contoh konkret.

3. Workflow Otomatis: Dari Pendirian hingga Grants

Soxton mengubah proses hukum yang biasanya manual menjadi workflow otomatis, misalnya:

• pendirian badan usaha,
• pembuatan perjanjian advisor,
• pemberian opsi saham,
• penyesuaian dokumen saat fundraising.

Founder tinggal mengisi data kunci, sistem menyusun dokumen dan proses, lalu lawyer melakukan review akhir. Kombinasi ini mengurangi:

• waktu pengerjaan,
• risiko kelupaan dokumen penting,
• biaya yang biasanya habis untuk pekerjaan administrasi berulang.

4. Library Clause dan Custom Contract dengan Review Lawyer

Selain kontrak lengkap, Soxton menyediakan:

• 400+ klausul dalam library,
• fitur intent-based clause suggestion (AI menyarankan klausul berdasarkan tujuan),
• dukungan upload template internal klien.

Tool paling populer:

Founder bisa meminta kontrak kustom, diedit dengan bahasa natural (natural language), mem-flag risiko secara instan, dan seluruh hasilnya tetap direview pengacara.

Ini mirip “Figma untuk kontrak”: founder cukup bilang, “Batasi tanggung jawab vendor maksimum 3x nilai kontrak setahun” dan AI mengubah pasal, lalu lawyer memastikan tidak melanggar hukum.

---

Mengapa Model NewMod Seperti Soxton Masuk Akal?

Model NewMod law firm seperti Soxton menjawab tiga masalah klasik di jasa hukum startup: biaya, kecepatan, dan transparansi.

1. Biaya: Dari Billable Hour ke Value-Based

Selama biaya dihitung per jam, klien selalu takut bertanya terlalu banyak. Soxton menggunakan otomasi untuk menghapus sebagian besar kerja repetitif, sehingga lawyer bisa fokus di:

• struktur deal yang rumit,
• negosiasi,
• isu regulasi spesifik.

Hasilnya, mereka bisa menawarkan pricing yang lebih jelas, bahkan flat fee untuk banyak layanan. Klaim penghematan US$45.000 di bulan pertama memang agresif, tapi logikanya masuk:

• tanpa LegalTech, startup membayar banyak jam untuk template drafting, review dasar, dan penyesuaian sederhana,
• dengan AI, jam itu turun drastis.

2. Kecepatan: Dari Menunggu ke Real-Time

Founder butuh jawaban cepat: “Apakah saya boleh memberikan advisor 1% saham?” atau “Apakah perlu NDA untuk call ini?”

Dengan AI copilot yang dilatih dengan konteks hukum startup dan standar pasar, banyak pertanyaan level dasar bisa terjawab dalam hitungan detik. Lawyer masuk ketika:

• pertanyaan menyentuh risiko besar,
• menyangkut regulasi sensitif,
• berkaitan dengan strategi jangka panjang perusahaan.

3. Transparansi: Dari Black Box ke Dashboard

Soxton ingin mengubah hukum dari kotak hitam menjadi layanan yang transparan.

Artinya:

• Founder tahu dokumen apa yang dibuat.
• Mengerti fungsi tiap klausul penting.
• Bisa melihat progres dan status pekerjaan.

Dalam ekosistem yang sehat, hukum tidak lagi dianggap “urusan belakang” yang baru disentuh menjelang due diligence, melainkan bagian dari manajemen risiko sejak hari pertama.

---

Pelajaran Praktis untuk Firma Hukum & LegalTech Indonesia

Pertanyaannya sekarang: apa yang bisa diadopsi di Indonesia? Kita punya konteks regulasi, bahasa, dan budaya bisnis yang berbeda, tapi prinsipnya sama.

Berikut beberapa ide konkret.

1. Fokus pada Satu Segmen Dulu: Startup & UMKM Digital

Soxton fokus pada startup. Di Indonesia, segmen paling potensial untuk model seperti ini:

• startup teknologi,
• UMKM digital (merchant marketplace, social commerce),
• perusahaan keluarga yang mulai go-digital dan cari pendanaan.

Daripada mencoba meng-automasi “semua bidang hukum”, akan jauh lebih efektif kalau LegalTech lokal fokus pada satu use case yang jelas, misalnya:

• pendirian PT & PT PMA, lengkap dengan struktur saham,
• kontrak kerja remote & opsi karyawan,
• dokumentasi fundraising awal (seed/Series A).

2. Bangun Library Kontrak Standar Indonesia

Soxton punya 50+ kontrak dan 400+ klausul. Di Indonesia, hal serupa bisa dimulai dengan:

• perjanjian pendiri (Indonesia & bilingual),
• perjanjian pemegang saham (shareholders’ agreement),
• term sheet standar VC lokal,
• perjanjian kerja, kontrak outsourcing, vendor, dan NDA.

Kuncinya:

• disusun dan diaudit oleh tim lawyer Indonesia,
• selalu update dengan perubahan regulasi (misalnya UU Ciptaker, aturan ketenagakerjaan, pajak, dan PMA),
• dikemas dengan bahasa yang bisa dipahami founder, bukan hanya notaris.

3. AI Copilot Berbahasa Indonesia + Konteks Lokal

AI legal copilot versi Indonesia tidak bisa hanya menerjemahkan hukum asing. Ia harus paham:

• konsep PT vs CV,
• OSS-RBA dan perizinan berusaha,
• aturan tenaga kerja,
• batasan kepemilikan asing,
• praktik pasar di ekosistem VC lokal.

Pengalaman saya, founder di Indonesia sering butuh jawaban cepat untuk hal semacam:

• “Lebih baik PT atau CV untuk bisnis saya?”
• “Kalau investor asing masuk, beda pajaknya apa?”
• “Perlu legalitas apa untuk jualan online lintas provinsi?”

Ini adalah pertanyaan yang bisa dijawab AI sebagai first line, lalu di-eskalasi ke lawyer kalau menyentuh risiko besar atau angka investasi yang signifikan.

4. Kombinasi Produk + Jasa: Bukan SaaS Murni, Bukan Firma Tradisional

Pelajaran besar dari Soxton: jangan jatuh ke jebakan hitam-putih.

• Bukan murni SaaS kontrak otomatis tanpa lawyer.
• Bukan firma hukum tradisional yang sekadar memakai AI di belakang layar.

Model yang menjanjikan untuk Indonesia:

• platform kontrak & workflow otomatis,
• plus panel lawyer yang mengerjakan review, negosiasi, dan isu kompleks,
• dengan struktur biaya yang jelas dan bisa diprediksi.

Firma hukum yang mau maju bisa bekerja sama dengan startup LegalTech untuk:

• meng-otomasi bagian yang repetitif,
• menciptakan paket layanan startup-friendly,
• mengatur porsi kerja manual di area yang benar-benar butuh keahlian tinggi.

---

Langkah Nyata untuk Founder & Firma Hukum di Indonesia

Kalau Anda founder, pengelola startup, atau partner di firma hukum Indonesia, apa yang bisa dilakukan sekarang, sebelum ada “Soxton versi lokal” yang matang?

Untuk Founder & Startup

• Audit kondisi hukum saat ini: apakah pendirian, cap table, dan perjanjian founder sudah rapi?
• Mulai bangun standar internal: gunakan template yang konsisten dan disusun dengan lawyer.
• Cari partner hukum yang terbuka pada teknologi: firm yang mau gunakan otomasi biasanya lebih efisien dan transparan.

Untuk Firma Hukum & Konsultan

• Pilih satu atau dua area layanan yang paling repetitif dan mulai katalogkan dokumen & klausul standar.
• Bekerja sama dengan pengembang AI/LegalTech untuk membuat:
  • generator kontrak dasar,
  • dashboard status pekerjaan klien,
  • FAQ interaktif untuk pertanyaan berulang.
• Uji paket layanan flat fee untuk startup/UMKM dengan workflow yang lebih terstruktur.

---

Penutup: Masa Depan Jasa Hukum Indonesia Ada di Model Hybrid

Soxton menunjukkan bahwa kombinasi AI dan pengacara bukan hanya wacana; pasar mau membayar untuk itu, dan investor berani menaruh uang. Mereka fokus, memilih segmen startup, dan membangun sistem yang membuat hukum terasa seperti produk, bukan misteri.

Untuk konteks AI untuk Jasa Hukum Indonesia: LegalTech, arahnya sudah cukup jelas:

• kerja rutin dan administratif akan diambil alih AI dan otomasi,
• lawyer Indonesia yang bertahan dan tumbuh adalah yang fokus pada judgment, strategi, dan relasi klien,
• founder akan makin menuntut layanan hukum yang cepat, transparan, dan bisa diprediksi biayanya.

Pertanyaannya tinggal satu: siapa yang akan menjadi “Soxton” versi Indonesia? Firma hukum yang bertransformasi, atau startup LegalTech baru yang lahir khusus untuk mengisi celah ini.

Kalau Anda sedang memikirkan itu, ini saat yang tepat untuk mulai.