PwC Jerman & Aleph Alpha membentuk creance.ai untuk AI legal & compliance. Apa pelajarannya bagi firma hukum Indonesia yang ingin serius masuk LegalTech?
AI LegalTech Eropa Bergerak Cepat – Indonesia Jangan Hanya Menonton
PwC Jerman dan Aleph Alpha baru saja membentuk joint venture bernama creance.ai untuk pasar hukum dan kepatuhan (legal & compliance). Fokus awalnya: membantu perusahaan mematuhi regulasi kompleks seperti EU Digital Operational Resilience Act (DORA) dengan AI generatif.
Ini bukan sekadar berita kerjasama korporasi. Ini sinyal keras bahwa AI untuk jasa hukum bukan lagi eksperimen, tapi sudah jadi strategi bisnis serius di negara maju. Sementara itu, banyak firma hukum di Indonesia masih sibuk debat: “AI ancaman atau peluang?”
Dalam tulisan seri “AI untuk Jasa Hukum Indonesia: LegalTech” ini, saya ingin mengurai:
- Apa sebenarnya yang dilakukan PwC & Aleph Alpha lewat creance.ai
- Mengapa model joint venture seperti ini relevan untuk firma hukum Indonesia
- Contoh konkret penerapan AI untuk analisis kontrak, riset hukum, dan manajemen risiko
- Langkah praktis kalau Anda ingin mulai bangun kolaborasi LegalTech sendiri di 2025
Apa Itu creance.ai dan Kenapa Semua Orang LegalTech Membicarakannya?
Intinya, creance.ai adalah joint venture antara:
- PwC Germany – raksasa audit & konsultan dengan pengalaman panjang di compliance & legal services
- Aleph Alpha – pengembang AI generatif asal Eropa yang fokus pada keamanan, privasi, dan kebutuhan enterprise
Tujuannya jelas: menggabungkan penguasaan regulasi + teknologi AI untuk mempermudah perusahaan menghadapi kewajiban hukum yang makin kompleks. Produk pertama mereka fokus pada DORA – regulasi Uni Eropa tentang ketahanan operasional digital di sektor keuangan, khususnya third-party risk management.
Beberapa poin penting dari strategi creance.ai:
- Mereka mengincar regulasi yang sangat kompleks dan berisiko tinggi (seperti DORA), bukan sekadar otomasi dokumen biasa
- AI yang dipakai bukan AI publik generik, tapi AI enterprise yang dirancang agar:
- Transparan (explainable)
- Bisa diaudit
- Cocok dengan standar keamanan dan privasi data Eropa
- Fokusnya bukan menggantikan lawyer, tapi mengubah rantai nilai compliance: dari manual & reaktif, menjadi data-driven & proaktif
Seperti yang dikatakan CEO Aleph Alpha, tantangan terbesar hari ini adalah “banjir standar baru, kompleksitas organisasi, dan tumpukan data yang nyaris tak terbatas, ditambah kelangkaan tenaga ahli”. AI dipakai untuk memecah simpul ini.
Buat kita di Indonesia, ini menarik karena pola yang sama mulai terasa: regulasi makin detail (terutama di sektor keuangan, fintech, data pribadi), sementara jumlah ahli kepatuhan berpengalaman itu terbatas dan mahal.
Pelajaran Penting untuk Firma Hukum Indonesia
Pelajaran utama dari creance.ai: firma profesional jangan jalan sendiri kalau bicara AI. Mereka menggandeng pemain teknologi yang kuat, lalu membungkusnya dengan keahlian hukum dan kepatuhan.
Ada beberapa hal yang bisa langsung ditarik ke konteks Indonesia:
1. Keunggulan Bukan Lagi Sekadar “Paham Hukum”, Tapi “Paham Hukum + Paham AI”
PwC masuk dengan pengalaman bertahun-tahun di compliance & legal. Aleph Alpha membawa mesin AI generatif. Nilai tambah berada di titik temu keduanya.
Bagi firma hukum Indonesia, ke depan diferensiasi akan bergeser menjadi:
- Bukan hanya: “Kami ahli regulasi OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Otoritas Pajak”
- Tetapi: “Kami juga punya platform AI internal yang bisa:
- Mengurai ribuan halaman regulasi menjadi panduan praktis
- Mengecek kepatuhan kontrak terhadap aturan terbaru
- Mengarsip dan mencari putusan/pendapat hukum internal dengan sangat cepat”
Firma yang menggabungkan doktrin hukum + otomasi AI akan:
- Menjawab pertanyaan klien lebih cepat
- Mengurangi jam kerja berulang junior associate
- Mampu menggarap proyek lebih besar dengan tim yang sama
2. AI Paling Masuk Akal Dimulai dari Area “Repeatable Work”
creance.ai memulai dari third-party risk management terkait DORA. Itu area yang:
- Dokumennya banyak
- Standar penilaiannya jelas
- Pola pekerjaannya berulang
Di Indonesia, analoginya bisa:
- Uji tuntas (due diligence) vendor untuk bank atau fintech
- Review ratusan kontrak standar (SLA, NDA, MSA) tiap tahun
- Pemetaan kepatuhan terhadap regulasi OJK/BI/PPATK/UU PDP
Area seperti ini ideal untuk AI karena:
- Data dan dokumennya seragam
- Kriteria penilaiannya bisa diatur jadi checklist
- Hasil awal AI bisa ditinjau dan diperbaiki oleh lawyer
3. Kolaborasi, Bukan Beli Teknologi Sekali Jadi
Banyak firma hukum berpikir: “Tinggal beli software kontrak AI, selesai.” Kenyataannya tidak sesimpel itu.
PwC dan Aleph Alpha membentuk joint venture karena mereka sadar:
- AI perlu dilatih dengan data dan pengetahuan domain spesifik (di sini: regulasi keuangan, DORA, proses compliance)
- Solusi yang benar-benar dipakai klien butuh desain bersama antara orang hukum, orang teknis, dan user di perusahaan
Di Indonesia, pola yang masuk akal bisa berupa:
- Joint venture antara firma hukum + startup AI lokal
- Strategic partnership: firma hukum jadi mitra desain & uji coba untuk produk LegalTech
- Lab inovasi bersama: misalnya antara asosiasi firma hukum dengan kampus/peneliti AI
Ini jauh lebih kuat daripada sekadar membeli lisensi software generik yang tidak mengerti konteks regulasi Indonesia.
Contoh Penerapan: Dari DORA ke Regulasi Indonesia
Supaya lebih konkret, mari bayangkan pola solusi ala creance.ai diterapkan ke konteks Indonesia.
A. “DORA versi Indonesia”: Ketahanan Operasional Digital & Pihak Ketiga
Indonesia mungkin belum punya regulasi yang persis sama dengan DORA, tapi arahnya mirip:
- Aturan BI dan OJK soal penggunaan penyedia jasa pihak ketiga (termasuk cloud, switching, payment gateway)
- Aturan keamanan siber dan manajemen risiko TI di perbankan & fintech
Solusi AI yang relevan bisa:
- Membaca dan mengklasifikasi ribuan kontrak pihak ketiga
- Mengidentifikasi klausul yang berisiko terhadap kepatuhan regulasi
- Memberi skor risiko per vendor
- Menghasilkan laporan ringkas untuk manajemen dan regulator
Firma hukum yang punya “mesin analisis kontrak kepatuhan” seperti ini akan sangat menarik bagi:
- Bank dan asuransi besar
- Fintech yang sedang scale-up
- Grup konglomerat dengan ratusan vendor teknologi
B. Analisis Kontrak Otomatis untuk Korporasi Nasional
Dalam konteks AI untuk jasa hukum Indonesia, area paling sering ditanyakan adalah analisis kontrak.
Dengan pola mirip creance.ai, Anda bisa:
- Melatih model AI dengan:
- Template kontrak standar firma Anda
- Klausul-klausul yang Anda anggap “boleh / merah / kuning”
- Contoh negosiasi dan posisi standar klien
- Membangun tool internal untuk:
- Membaca kontrak baru
- Menandai klausul menyimpang dari standar
- Menyarankan redline awal berdasarkan “posisi standar” firma
Hasilnya:
- Associate tidak mulai dari nol
- Review awal bisa dipercepat 30–50%
- Waktu lawyer bisa dialihkan ke negosiasi strategis dan konsultasi klien
C. Riset Hukum dan Manajemen Pengetahuan Firma
creance.ai menekankan transparansi dan penjelasan (explainability). Ini cocok sekali dengan kebutuhan riset hukum.
Bayangkan sistem internal yang bisa:
- Menjawab: “Apa saja putusan MA 10 tahun terakhir soal klausul non-compete di sektor X?”
- Menarik: “Argumen hukum apa yang biasanya dipakai MA untuk membatalkan perjanjian jenis ini?”
- Menghubungkan: pendapat legal memo lama + riset + kontrak terkait
Tentu saja, semua tetap harus divalidasi lawyer. Tapi waktu mencari bahan dan merangkai pola bisa dipotong drastis.
Langkah Praktis untuk Firma Hukum Indonesia di 2025
Kalau melihat creance.ai, pola umumnya jelas: kecil tapi fokus, lalu dikembangkan bertahap. Bukan langsung bikin “AI untuk semua hal hukum”.
1. Pilih 1–2 Kasus Penggunaan (Use Case) yang Sangat Konkret
Contoh yang realistis untuk tahap awal:
- Review kontrak vendor TI untuk kepatuhan regulasi sektor keuangan
- Otomasi screening klausul tertentu (misal: denda, pembatasan tanggung jawab, data pribadi)
- Riset hukum internal atas satu topik sempit tapi berulang (misal: PKPU dan kepailitan untuk tipe industri tertentu)
Pilih area yang:
- Tingkat pengulangannya tinggi
- Dampak bisnisnya besar
- Datanya sudah banyak di tangan Anda
2. Cari Mitra Teknologi, Bukan Hanya Vendor
Bedakan “beli software” dengan “bangun solusi bersama”.
- Ajukan problem yang sangat spesifik
- Tawarkan data (anonim) dan keahlian hukum Anda sebagai bahan latih model
- Rancang alur kerja (workflow) bersama: dari input dokumen, review AI, sampai persetujuan lawyer
Model joint venture seperti creance.ai mungkin terlalu besar untuk tahap awal, tapi co-creation sudah cukup untuk menghasilkan produk yang benar-benar dipakai.
3. Susun Tata Kelola (Governance) AI Internal
Isu yang diangkat PwC & Aleph Alpha—kepatuhan, etika, transparansi—juga wajib diperhatikan di Indonesia.
Beberapa prinsip minimal:
- Jelas mana pekerjaan yang boleh dibantu AI, mana yang tetap murni manusia
- Atur standar kerahasiaan data klien
- Wajibkan review manusia untuk semua output AI yang menyentuh opini hukum substantif
- Dokumentasikan batasan AI kepada klien: apa yang dilakukan mesin, apa yang dilakukan lawyer
Firma yang dari awal serius soal governance akan lebih dipercaya klien korporasi besar.
4. Bangun Tim Kecil “Legal AI Champion” di Dalam Firma
Nggak perlu langsung departemen besar. Mulai dari:
- 1 partner yang pro-teknologi
- 1–2 associate yang tertarik data & proses
- 1 orang IT / data dari mitra teknologi
Tim kecil ini yang:
- Uji coba use case AI
- Mengumpulkan feedback user internal
- Menyusun standar kerja baru dengan AI
Masa Depan LegalTech: Kalau Eropa Sudah Mulai Joint Venture, Kapan Indonesia?
creance.ai menunjukkan bahwa AI generatif sudah naik kelas: dari sekadar chatbot menjadi infrastruktur utama praktik hukum & compliance. Kombinasi firma jasa profesional + perusahaan AI terbukti ampuh untuk:
- Mempercepat adaptasi regulasi baru
- Mengurangi biaya kepatuhan
- Mengubah cara lawyer bekerja sehari-hari
Untuk seri “AI untuk Jasa Hukum Indonesia: LegalTech”, contoh creance.ai ini relevan sebagai peta jalan:
Firma hukum Indonesia yang ingin tetap relevan 5–10 tahun ke depan perlu mulai membangun kolaborasi LegalTech, bukan hanya membeli lisensi software.
Langkahnya tidak harus besar: pilih satu area (misalnya analisis kontrak), cari mitra teknologi yang bisa diajak merancang solusi, dan bentuk tim kecil internal yang berani bereksperimen.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi “apakah AI akan mengubah jasa hukum Indonesia?”, tapi: siapa yang akan memimpin perubahan itu – dan siapa yang hanya akan menjadi pengikut?