Profesi legal technologist mulai krusial di Indonesia. Pelajari model akreditasi Skotlandia dan bagaimana menyiapkan karier di persimpangan hukum, AI, dan teknologi.
Mengapa “Legal Technologist” Mulai Jadi Gelar Idaman
Satu hal yang mulai kelihatan jelas di firma-firma hukum besar: orang yang paling dicari bukan cuma partner dengan billable hour tertinggi, tapi orang yang paham cara memakai teknologi dan AI untuk membuat kerja hukum jauh lebih efisien.
Di Skotlandia, hal ini sudah diformalisasi. Law Society of Scotland punya skema “Accredited Legal Technologist” yang mereka relaunch Desember 2025. Ada daftar publik profesional hukum yang diakui punya keahlian khusus di legal technology. Mereka diakui secara resmi, dapat jaringan, dan status yang bisa ditulis di CV.
Kenapa ini relevan untuk Indonesia? Karena pola yang sama sedang muncul di sini: AI untuk jasa hukum Indonesia sudah bukan teori. Mulai dari analisis kontrak otomatis, riset hukum berbasis NLP bahasa Indonesia, sampai manajemen perkara berbasis data. Pertanyaannya bukan lagi “apakah kita perlu legal tech?”, tapi:
Siapa orang di firma atau organisasi Anda yang benar-benar punya kompetensi mengarahkan semua ini?
Tulisan ini membahas: apa itu peran legal technologist, pelajaran dari skema akreditasi di Skotlandia, dan bagaimana firma hukum Indonesia bisa mulai membangun “jalur karier” serupa—tanpa harus menunggu organisasi profesi mengeluarkan sertifikasi resmi.
Apa Itu Legal Technologist dan Mengapa Penting di Indonesia?
Legal technologist adalah profesional yang menggabungkan pemahaman hukum dengan kemampuan mengelola dan mengembangkan solusi teknologi hukum. Bukan sekadar “orang IT” di kantor hukum, bukan juga sekadar “partner yang suka gadget”.
Di konteks Indonesia, peran ini krusial karena beberapa hal:
- Klien makin menekan biaya: korporasi berharap firma hukum bekerja lebih efisien, transparan, dan data-driven.
- Regulasi makin kompleks: dari OJK, BI, PPATK, hingga regulasi data pribadi; mustahil mengelola semua ini manual.
- AI makin matang: sudah ada solusi kontrak AI, e-discovery, case prediction, dan document automation yang mendukung bahasa Indonesia.
Firma yang punya sosok legal technologist biasanya:
- Lebih cepat mengadopsi AI untuk analisis kontrak dan due diligence massal.
- Lebih tertib dalam manajemen dokumen dan pengetahuan (knowledge management).
- Punya standar keamanan data dan etika penggunaan AI yang jelas.
Di Skotlandia, akreditasi ini bahkan membantu firma “memetakan” siapa saja orang yang benar-benar serius menggarap inovasi.
Intinya, legal technologist adalah jembatan antara hukum dan teknologi: mengubah buzzword legaltech jadi proses yang nyata.
Pelajaran dari Skema “Accredited Legal Technologist” Skotlandia
Law Society of Scotland merancang akreditasi legal technologist dengan tujuan yang sangat praktis: memberi kredibilitas, komunitas, dan jalur pengembangan karier bagi orang-orang yang bekerja di perpotongan hukum dan teknologi.
1. Kriteria: Bukan Teori, tapi Bukti Kerja Nyata
Untuk mendaftar akreditasi, kandidat diminta menunjukkan, antara lain:
- Kualifikasi & pengalaman profesional yang menunjukkan keahlian di hukum dan teknologi.
- Tools legal tech yang digunakan, bukan hanya tahu secara konsep.
- Kontribusi konkret: bagaimana mereka mengembangkan atau meningkatkan teknologi hukum di firma/tim hukum.
- Peran strategis: keterlibatan dalam pengembangan strategi, kebijakan, atau kepemimpinan terkait teknologi.
- Kontribusi di luar pekerjaan: artikel, opini, kegiatan komunitas, atau edukasi di bidang legal tech.
- Aspek etika & profesional: bagaimana memastikan penggunaan teknologi tetap selaras dengan standar profesi.
- Dua orang referee yang bisa mengonfirmasi kemampuan dan rekam jejak.
Perhatikan pola di atas: fokusnya bukan pada sertifikat kursus, tapi portofolio dan dampak nyata.
2. Manfaat: Status, Komunitas, dan Akses
Akreditasi ini bukan sekadar lencana. Ada paket manfaat yang sangat strategis:
a. Pengakuan keahlian
- Status profesional formal sebagai legal technologist.
- Kredibilitas lebih tinggi di mata klien, rekan, dan komunitas.
- Bukti komitmen pada inovasi dan kualitas di bidang teknologi hukum.
b. Jaringan & kolaborasi
- Akses komunitas sesama legal technologist.
- Undangan roundtable kuartalan khusus dengan Lawscot Tech Advisory Board.
- Akses ke jaringan vendor dan penyedia solusi legal tech.
- Tiket gratis ke konferensi teknologi hukum tahunan.
- Kesempatan menjadi kontributor di konferensi, seminar, dan kanal komunikasi asosiasi profesi.
c. Pengembangan profesional berkelanjutan
- Re-akreditasi tiap tiga tahun: memaksa profesional tetap belajar dan berkembang.
- Jalur karier bagi mereka yang ingin bertransisi dari peran murni hukum ke peran legal tech.
- Peluang menjadi anggota dewan penasihat teknologi (Lawscot Tech Advisory Board).
Model seperti ini sangat bisa diadaptasi oleh organisasi profesi di Indonesia—PERADI, asosiasi notaris, in-house counsel association, bahkan asosiasi legaltech.
Bagaimana Konsep Ini Bisa Diterapkan di Jasa Hukum Indonesia
Realitas Indonesia tentu berbeda dari Skotlandia. Regulasi, struktur pasar, dan budaya organisasi tidak sama. Tapi prinsipnya bisa diambil dan di-“Indonesia-kan”.
1. Dari “Orang IT Kantor” ke “Legal Technologist” yang Diakui
Banyak firma hukum di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota besar lain sudah punya tim IT. Masalahnya, tim ini sering hanya diposisikan sebagai:
- tukang instal aplikasi,
- admin server,
- support email dan printer.
Sementara di sisi lain, partner mulai berbicara tentang AI untuk kontrak, otomasi template dokumen, dan portal klien. Tanpa sosok legal technologist, inisiatif ini sering:
- berhenti di pilot project,
- tidak terukur dampaknya,
- ditolak user karena “ribet” dan tidak terintegrasi ke cara kerja harian.
Legal technologist yang ideal di Indonesia sebaiknya:
- Punya latar belakang hukum (advokat/in-house/akademisi) atau paham proses hukum secara detail.
- Mengerti konsep dasar AI, workflow automation, manajemen dokumen, dan keamanan data.
- Mampu berbahasa “hukum” ke partner, dan berbahasa “teknologi” ke vendor/engineer.
2. Skema “Akreditasi Internal” di Firma Hukum
Sambil menunggu adanya skema formal dari asosiasi profesi, firma hukum bisa mulai dengan akreditasi internal. Misalnya:
- Menetapkan kriteria jelas untuk jabatan “Legal Technologist” atau “Head of Legal Innovation”.
- Meminta kandidat menunjukkan portofolio:
- proyek otomasi dokumen,
- implementasi sistem manajemen perkara,
- inisiatif AI contract review,
- pedoman etika penggunaan AI di internal.
- Memberikan status resmi dan wewenang:
- duduk di komite manajemen,
- punya anggaran inovasi,
- menjadi single point of contact untuk semua hal terkait legal tech & AI.
Model Skotlandia menunjukkan bahwa label formal membuat peran ini lebih dihargai, bukan dianggap sampingan.
3. Peluang untuk Asosiasi Profesi di Indonesia
Saya cukup yakin, dalam 3–5 tahun ke depan, akan muncul minimal satu skema serupa di Indonesia. Entah dari:
- asosiasi advokat,
- asosiasi notaris/PPAT,
- asosiasi corporate counsel,
- atau konsorsium kampus hukum dan pelaku legaltech.
Konsep yang bisa diadopsi:
- Masa pengalaman minimal (misalnya 3 tahun aktif di proyek legal tech).
- Penilaian portofolio dan dampak, bukan hanya kehadiran di pelatihan.
- Kewajiban pembaruan kompetensi tiap beberapa tahun.
- Daftar publik profesional yang telah diakui, sehingga klien dan firma bisa menemukan mereka.
Ini akan mendorong ekosistem AI untuk jasa hukum Indonesia berkembang lebih sehat: ada standar, ada peran jelas, dan ada jalur karier.
Mempersiapkan Diri Menjadi Legal Technologist di Era AI
Bagi Anda yang sekarang praktisi hukum, in-house counsel, atau profesional IT di firma hukum, jalur menjadi “legal technologist” di Indonesia sebenarnya sudah terbuka, meski belum ada akreditasi resmi.
1. Bangun Portofolio, Bukan Hanya Sertifikat
Mengikuti webinar dan kursus itu bagus, tapi yang paling berbicara adalah proyek nyata. Beberapa ide yang bisa Anda mulai dalam 6–12 bulan ke depan:
- Menerapkan AI untuk review NDA atau kontrak standar secara internal.
- Membuat template otomasi dokumen untuk perjanjian standar (misalnya perjanjian kerja, perjanjian sewa, perjanjian distribusi).
- Menerapkan sistem manajemen perkara sederhana dengan dashboard status perkara.
- Menyusun kebijakan internal penggunaan AI yang mengatur:
- jenis dokumen yang boleh/ tidak boleh diunggah ke tool AI,
- standar anonimisasi data,
- human review wajib untuk output AI.
Dokumentasikan semua ini: tujuan, proses, hasil, dan pembelajaran. Ini akan menjadi bahan kuat seandainya nanti ada skema akreditasi.
2. Kuasai Kombinasi Skill Hukum + Teknologi + Manajemen Perubahan
Legal technologist yang efektif bukan hanya tahu teknologi, tapi juga bisa mengubah cara orang bekerja.
Fokus minimal di tiga area:
- Hukum: tetap update regulasi (khususnya data pribadi, fintech, e-signature, dan litigasi elektronik).
- Teknologi: paham konsep dasar AI generatif, NLP, integrasi API, dan keamanan data.
- Manajemen perubahan: cara melatih user, mengelola resistensi, dan mengkomunikasikan manfaat.
Sering kali, kegagalan proyek legal tech bukan karena tools jelek, tapi karena change management diabaikan.
3. Bangun Jejak Publik: Tulisan, Sharing, Komunitas
Di skema Skotlandia, kontribusi di luar pekerjaan dihargai tinggi. Anda bisa mulai dengan:
- Menulis artikel pendek soal AI dalam analisis kontrak Indonesia.
- Berbagi studi kasus internal (tanpa menyebut nama klien) di forum atau komunitas.
- Berpartisipasi di event kampus hukum atau komunitas teknologi hukum lokal.
Ini memperkuat posisi Anda sebagai orang yang serius membangun ekosistem, bukan hanya memakai teknologi sebagai “alat bantu pribadi”.
Menghubungkan Legal Technologist dengan AI untuk Jasa Hukum Indonesia
Seri “AI untuk Jasa Hukum Indonesia: LegalTech” selalu kembali ke satu poin: AI hanya berguna jika diintegrasikan ke dalam proses hukum dengan cara yang bertanggung jawab dan terukur.
Legal technologist adalah peran kunci untuk itu.
Tanpa sosok ini di firma/organisasi:
- proyek AI banyak yang berhenti di proof of concept;
- risiko etika dan kepatuhan (misalnya penggunaan data klien ke tool AI publik) meningkat;
- investasi teknologi sulit diukur ROI-nya.
Dengan legal technologist yang jelas perannya:
- adopsi AI bisa difokuskan ke area bernilai tinggi (misalnya document review massal dan riset hukum cepat);
- standar etika dan keamanan data bisa disusun dan dipantau;
- firma punya narasi kuat ke klien korporasi: “kami bukan hanya paham hukum, tapi juga cara menggunakan AI secara aman dan efektif.”
Kalau di Skotlandia akreditasinya sudah resmi dan terdaftar publik, di Indonesia untuk saat ini kita bisa mulai membentuknya secara de facto: lewat jabatan internal, portofolio, dan komunitas. Ketika nanti asosiasi profesi memutuskan membuat skema serupa, Anda sudah jauh di depan.
Jadi, kalau Anda berkarya di persimpangan hukum dan teknologi, mungkin Anda sebenarnya sudah “legal technologist” — tinggal menunggu momen saat gelar itu diakui secara formal.
Featured Image Prompt
Seorang profesional hukum Indonesia berdiri di ruang kantor modern, menatap layar besar yang menampilkan diagram alur otomatisasi kontrak dan ikon AI, dikelilingi tim pengacara dan staf IT yang sedang berdiskusi, nuansa warna biru dan abu-abu profesional, suasana fokus namun kolaboratif, gaya ilustrasi semi-realistis, komposisi lebar 16:9.