Joint venture AI PwC Germany–Aleph Alpha lewat creance.ai bisa jadi blueprint bagi firma hukum Indonesia untuk membangun LegalTech: dari analisis kontrak hingga kepatuhan.
Mengapa firma hukum Indonesia perlu melirik creance.ai
Sebagian besar firma hukum di Indonesia masih mengandalkan kerja manual untuk baca kontrak, riset hukum, hingga urus kepatuhan. Di saat yang sama, volume regulasi, surat-menyurat, dan data klien naik terus tiap tahun. Kombinasi yang melelahkan.
Di Eropa, PwC Germany dan Aleph Alpha sudah menjawab tekanan ini lewat joint venture AI untuk legal & compliance bernama creance.ai. Mereka menggabungkan kekuatan konsultan besar dengan pengembang AI generatif untuk menciptakan solusi kepatuhan berbasis AI yang dipakai langsung di pasar.
Untuk seri “AI untuk Jasa Hukum Indonesia: LegalTech”, kasus creance.ai ini menarik bukan karena Eropa “lebih maju”, tapi karena modelnya bisa jadi blueprint bagi firma hukum dan pelaku jasa hukum di Indonesia yang ingin serius membangun LegalTech: dari analisis kontrak, riset hukum, sampai prediksi kasus dan manajemen kantor hukum.
Artikel ini membahas:
- Apa sebenarnya yang dilakukan creance.ai
- Kenapa pola kolaborasi PwC–Aleph Alpha relevan untuk Indonesia
- 3 cara model seperti creance.ai bisa diterapkan di firma hukum Indonesia
- Langkah praktis memulai kolaborasi AI untuk jasa hukum di Indonesia
Apa itu creance.ai dan apa yang mereka kerjakan?
creance.ai adalah joint venture antara PwC Germany (firma audit & konsultan global) dan Aleph Alpha (pengembang AI generatif asal Eropa). Fokus awal mereka: pasar legal dan compliance.
Jawaban singkatnya: creance.ai membangun solusi AI generatif khusus untuk membantu perusahaan memenuhi regulasi yang kompleks, dimulai dari regulasi Eropa bernama DORA (Digital Operational Resilience Act).
Kombinasi keahlian yang jarang terjadi
Model mereka cukup jelas:
- PwC Germany: bawa puluhan tahun pengalaman konsultasi pajak, hukum, dan compliance, plus pemahaman mendalam soal tekanan regulasi klien.
- Aleph Alpha: bawa teknologi AI generatif tingkat tinggi yang bisa membaca, menganalisis, dan “memahami” dokumen hukum dan regulasi.
Hasilnya adalah produk yang tidak sekadar chatbot umum, tapi AI yang benar-benar didesain untuk konteks hukum dan kepatuhan.
Fokus pertama: regulasi DORA dan manajemen risiko pihak ketiga
Solusi pertama creance.ai menarget DORA, regulasi Uni Eropa yang mengatur ketahanan operasional digital sektor keuangan. Salah satu pilar besarnya adalah third-party risk management: bagaimana bank, fintech, dan pelaku keuangan mengelola risiko dari vendor dan penyedia jasa teknologi.
AI creance.ai dirancang untuk:
- Membaca dan menganalisis regulasi DORA yang tebal dan kompleks
- Menghubungkan persyaratan regulasi dengan kebijakan internal perusahaan
- Membantu memetakan dan memantau risiko pihak ketiga secara berkelanjutan
PwC menyebut creance.ai sebagai alat untuk menavigasi kompleksitas kepatuhan dan menjadi “standard tool” untuk law & compliance di masa depan. Ambisinya besar: AI bukan sekadar tambahan, tapi bagian inti dari cara kerja kepatuhan.
Mengapa model PwC–Aleph Alpha penting untuk Indonesia
Model joint venture ini relevan untuk Indonesia karena memperlihatkan cara realistis mengadopsi AI di dunia hukum, bukan hanya wacana.
1. Struktur kolaborasi yang bisa disalin
Strukturnya sederhana tapi kuat:
- Pihak A: firma profesional / jasa hukum – paham konteks bisnis, regulasi lokal, dan kebutuhan praktis klien.
- Pihak B: perusahaan teknologi / AI – paham cara membangun sistem AI yang aman, skalabel, dan bisa dikustomisasi.
Di Indonesia, pola ini bisa muncul dalam bentuk:
- Firma hukum + startup AI lokal membangun alat analisis kontrak Bahasa Indonesia
- Asosiasi advokat + kampus + tim data science membangun mesin riset hukum nasional
- Konsultan kepatuhan + vendor teknologi membangun platform manajemen risiko kepatuhan untuk sektor finansial atau energi
Model creance.ai menunjukkan: AI hukum yang kuat hampir mustahil dibangun sendirian oleh salah satu pihak. Hukum butuh teknologi, teknologi butuh hukum.
2. AI bukan ancaman, tapi infrastruktur kerja baru
Dari pernyataan CEO Aleph Alpha, ada satu poin yang sangat relevan untuk Indonesia:
“Banji regulasi, kompleksitas organisasi, dan tumpukan data, ditambah keterbatasan pakar, membuat kepatuhan jadi tantangan hampir mustahil. Di sini teknologi kami mengubah rantai nilai compliance dan menambah transparansi sambil memberdayakan manusia.”
Pola serupa terjadi di sini:
- Jumlah regulasi keuangan, data pribadi, dan sektor spesifik di Indonesia terus bertambah.
- Firma hukum dan bagian legal perusahaan kesulitan menambah SDM secepat pertumbuhan kerja.
- Banyak pekerjaan yang repetitif: review kontrak template, cek kepatuhan, kompilasi peraturan.
AI generatif untuk jasa hukum tidak menggantikan advokat atau in-house counsel, tapi mengambil pekerjaan repetitif sehingga tim hukum bisa fokus ke:
- Strategi perkara
- Negosiasi tingkat tinggi
- Nasihat bisnis yang bernilai
3. Fokus ke area regulasi yang spesifik dulu, jangan semua sekaligus
creance.ai tidak langsung mengklaim “AI untuk semua hukum Eropa”. Mereka mulai dari satu regulasi besar yang sangat spesifik: DORA.
Pelajaran untuk Indonesia: proyek AI LegalTech lebih realistis jika dimulai dari use case yang sempit tapi dalam, misalnya:
- Analisis perjanjian kredit dan jaminan untuk bank
- Riset hukum khusus perkara ketenagakerjaan
- Asisten AI untuk dokumen dan kepatuhan perlindungan data (UU PDP)
Fokus sempit membuat:
- Data pelatihan lebih terarah
- Validasi hasil lebih mudah
- Produk lebih cepat dipakai dan diperbaiki
3 cara model creance.ai bisa diterapkan di firma hukum Indonesia
Berikut tiga skenario konkret bagaimana konsep creance.ai bisa diadaptasi ke konteks AI untuk jasa hukum Indonesia.
1. AI untuk analisis kontrak berbahasa Indonesia
Masalah hari ini:
- Firma hukum meninjau ratusan kontrak standar: sewa, kerja sama distribusi, vendor, employment.
- Banyak waktu partner & associate habis untuk cek pasal berulang, bukan isu strategis.
Model creance.ai yang bisa ditiru:
- Bentuk kolaborasi antara firma hukum korporasi dengan startup AI lokal.
- Bangun model AI yang khusus dilatih dengan:
- Kontrak standar Indonesia
- Klausul baku yang sering dipakai
- Daftar “red flag” dan preferensi posisi klien
Kemampuan AI yang relevan:
- Membaca kontrak dan memberi ringkasan pasal kunci dalam Bahasa Indonesia yang natural
- Meng-highlight risiko: klausul penalti, pembatasan tanggung jawab, dispute resolution, perubahan sepihak
- Memberi skor risiko berdasarkan profil klien
Tim hukum tetap memutuskan strategi, tapi pemeriksaan dasar bisa turun dari jam ke menit.
2. AI untuk riset hukum dan regulasi Indonesia
Masalah hari ini:
- Riset hukum masih bertumpu pada manual database, kumpulan PDF, atau koleksi pribadi.
- Advokat muda menghabiskan banyak waktu menyusun daftar peraturan sampai lupa menganalisis.
Model creance.ai yang bisa ditiru:
- Kolaborasi lembaga riset hukum / fakultas hukum dengan perusahaan teknologi.
- Bangun mesin AI yang dilatih dengan:
- Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, putusan pengadilan yang sudah dianonimkan
- Literatur dan jurnal hukum yang punya izin
Kemampuan AI yang relevan:
- Menjawab pertanyaan seperti: “aturan terbaru tentang outsourcing tenaga kerja apa saja?” dengan menyebut dasar hukum yang relevan
- Menyusun kronologi perubahan regulasi terkait satu topik
- Membantu membuat draf memo hukum awal yang kemudian dipoles manusia
Kuncinya: akurasi dan transparansi sumber. AI harus menjawab dengan menyebut dasar hukum, bukan asal menjawab.
3. AI untuk prediksi tren perkara dan manajemen kantor hukum
Masalah hari ini:
- Banyak firma hukum punya data perkara bertahun-tahun, tapi tidak pernah dianalisis secara sistematis.
- Manajemen kesulitan memprediksi beban kerja, durasi rata-rata penanganan, atau pola kemenangan/kekalahan.
Model creance.ai yang bisa ditiru:
- Kolaborasi firma litigasi besar dengan data scientist atau konsultan teknologi.
- Bangun sistem internal (bukan publik) yang menganalisis:
- Jenis perkara
- Nilai gugatan
- Pengadilan & hakim (tanpa melanggar aturan etik dan privasi)
- Durasi proses dan hasil akhir
Kemampuan AI yang relevan:
- Memberikan estimasi kasar durasi perkara berdasarkan pola historis
- Mengidentifikasi jenis perkara dengan margin fee terbaik
- Memberi insight mana jenis pekerjaan yang sebaiknya diotomasi atau dialihkan
Untuk manajemen kantor, AI bisa membantu:
- Prediksi kebutuhan SDM per kuartal
- Perencanaan kapasitas tim litigasi dan non-litigasi
Tantangan dan cara mengatasinya di konteks Indonesia
Mengadopsi model seperti creance.ai bukan tanpa hambatan, terutama di ekosistem hukum Indonesia.
Isu kerahasiaan dan keamanan data
Kekhawatiran paling umum: “Bagaimana dengan kerahasiaan klien?”
Beberapa prinsip yang bisa diambil dari praktik terbaik global:
- Gunakan lingkungan AI tertutup (private) untuk dokumen klien, bukan layanan publik tanpa pengaturan khusus.
- Terapkan anonimisasi data untuk pelatihan model jika memungkinkan.
- Atur perjanjian kerahasiaan dan keamanan informasi yang ketat dengan mitra teknologi.
Keterbatasan data hukum yang terstruktur
Banyak regulasi Indonesia masih tersebar di berbagai sumber, format PDF yang tidak rapi, atau belum terindeks baik.
Solusi realistis:
- Mulai dari data internal firma yang paling rapi: template kontrak, opini hukum, SOP internal.
- Bangun proyek kecil untuk membersihkan dan menstrukturkan data secara bertahap.
- Libatkan mahasiswa hukum atau paralegal sebagai bagian dari tim data labeling.
Kesiapan budaya kerja
Sebagian praktisi hukum skeptis terhadap AI, khawatir kualitas turun atau kontrol hilang.
Pendekatan yang lebih sehat:
- Posisikan AI sebagai “associate digital”: rajin, cepat, tapi tetap perlu supervisi partner/advokat senior.
- Mulai dengan pilot di satu tim atau satu jenis pekerjaan, bukan langsung di seluruh firma.
- Ukur dampak dengan metrik yang jelas: waktu review, jumlah kesalahan administrasi, kepuasan klien.
Langkah berikutnya untuk firma hukum Indonesia
Kasus creance.ai menunjukkan satu hal penting: AI untuk jasa hukum yang serius lahir dari kolaborasi strategis, bukan eksperimen setengah hati.
Untuk firma hukum, konsultan, atau bagian legal di Indonesia yang ingin mulai bergerak, beberapa langkah praktis yang masuk akal:
- Pilih satu use case sempit yang paling menyita waktu (misalnya review kontrak vendor, riset regulasi sektor spesifik, atau draf dokumen standar).
- Petakan mitra potensial: startup AI lokal, kampus dengan lab data science, atau vendor teknologi yang sudah familiar dengan sektor hukum.
- Buat proyek percontohan 3–6 bulan dengan target terukur: pengurangan jam kerja manual, peningkatan kecepatan respon klien, atau kemudahan pelaporan kepatuhan.
- Bangun tata kelola AI sejak awal: standar kualitas, pengecekan manusia, dan pengaturan kerahasiaan.
Seri “AI untuk Jasa Hukum Indonesia: LegalTech” bertujuan membantu ekosistem hukum kita berpindah dari wacana ke praktik. creance.ai memberi contoh bahwa AI generatif bisa menjadi infrastruktur kerja utama di bidang hukum dan compliance, bukan hanya fitur tambahan.
Pertanyaannya sekarang: siapa di Indonesia yang akan menjadi “creance.ai” pertama—menggabungkan kedalaman keilmuan hukum lokal dengan kecanggihan AI untuk menciptakan standar baru praktik jasa hukum?