Belajar Hukum Gratis: Pelajaran dari Tembusu Law

Belajar Hukum Gratis: Contoh Nyata Transformasi LegalTech

Riset regional menunjukkan satu pola yang konsisten: lebih dari 60% masyarakat Asia Tenggara tidak mencari bantuan hukum meski punya masalah hukum yang serius, terutama karena takut biaya dan merasa hukum itu rumit. Indonesia tidak beda jauh.

Di saat banyak orang masih bingung harus mulai dari mana, firma hukum di Singapura seperti Tembusu Law justru membuka akses: webinar hukum on-demand gratis, e-book, video, dan sesi tanya jawab dengan pengacara. Bukan seminar mahal di hotel, tapi platform digital yang bisa diakses siapa saja.

Ini menarik untuk Indonesia karena sedang ramai dibahas AI untuk jasa hukum: analisis kontrak otomatis, riset hukum dengan AI, sampai manajemen perkara berbasis data. Tapi satu hal sering terlupakan: bagaimana teknologi hukum benar-benar membantu masyarakat biasa, bukan cuma firma besar? Langkah Tembusu Law memberi petunjuk yang sangat praktis.

Artikel ini mengulas:

• Apa yang dilakukan Tembusu Law dengan webinar on-demand gratisnya
• Mengapa model ini relevan untuk firma hukum Indonesia
• Peran AI dan LegalTech untuk edukasi hukum skala besar
• Langkah konkret yang bisa dilakukan firma hukum di Indonesia mulai dari sekarang

---

Apa yang Dilakukan Tembusu Law: Lebih dari Sekadar Webinar

Inti inisiatif Tembusu Law sederhana: akses ke keadilan dimulai dari akses ke informasi. Mereka membangun platform digital yang berisi materi hukum populer, lalu membukanya gratis untuk publik.

Komponen utama program Tembusu Law

Berdasarkan pengumuman mereka, ada beberapa elemen kunci:

1. Webinar hukum on-demand
   Bukan sekadar live Zoom sekali lewat. Rekaman materi disusun seperti kelas mini:

   • Penjelasan dasar-dasar hukum ketenagakerjaan
   • Sengketa sewa-menyewa (landlord-tenant)
   • Perencanaan waris dan harta peninggalan
   • Pengantar hukum pidana bagi orang awam

2. Multi-format: video, audio, dan e-book
   Orang bisa belajar dengan cara yang paling nyaman:

   • Video penjelasan untuk yang suka visual
   • Ringkasan audio untuk didengar sambil di jalan
   • E-book yang bisa diunduh, dibaca ulang, dan dibagikan

3. FAQ dan perpustakaan e-book hukum
   Mereka mengembangkan FAQ hukum dan koleksi e-book yang menjawab pertanyaan praktis, bukan teori akademis. Fokusnya: “Masalah saya apa, hak saya apa, langkah pertama apa?”

4. Sesi tanya jawab dengan pengacara
   Ada segmen live Q&A di mana publik bisa mengirim pertanyaan umum. Bukan konsultasi kasus spesifik, tapi penyuluhan hukum publik yang dikurasi oleh tim pengacara mereka.

Program ini sejalan dengan misi Tembusu Law sejak awal yang memang fokus pada akses bantuan hukum, termasuk konsultasi gratis dan pro bono bagi yang memenuhi syarat.

Pelajarannya untuk Indonesia: format ini sebenarnya sangat bisa direplikasi, dan akan jauh lebih kuat kalau dipadukan dengan AI LegalTech untuk skala dan efisiensi.

---

Mengapa Model Ini Relevan untuk Firma Hukum di Indonesia

Banyak firma hukum Indonesia masih mengandalkan artikel blog sporadis dan posting media sosial. Itu bagus, tapi jujur saja: tidak cukup kuat untuk mengedukasi publik dalam skala besar.

Program seperti Tembusu Law menawarkan kerangka yang lebih terstruktur.

1. Menjawab kebutuhan nyata masyarakat Indonesia

Kalau Anda tanya ke masyarakat, topik yang paling sering bikin pusing biasanya:

• PHK, upah lembur, kontrak kerja yang sepihak
• Sengketa kontrak sewa rumah atau kos
• Urusan waris, hibah, dan pembagian harta keluarga
• Pinjaman online, penagihan utang, dan kriminalisasi utang

Ini mirip dengan fokus materi Tembusu Law. Artinya, kebutuhan dasarnya sama: orang butuh penjelasan sederhana, dalam bahasa sehari-hari, dengan contoh yang dekat dengan realitas Indonesia.

2. Posisi strategis untuk branding firma hukum

Banyak firma khawatir: “Kalau semua dijelaskan gratis, siapa yang mau bayar jasa kita?” Pengalaman di berbagai negara justru menunjukkan sebaliknya:

• Orang yang dapat edukasi dasar akan lebih sadar bahwa mereka memang butuh pengacara
• Publik jadi lebih percaya pada firma yang konsisten memberi edukasi
• Prospek yang datang biasanya lebih siap dan tahu apa yang ingin dicapai

Program edukasi hukum yang terstruktur adalah mesin lead generation yang jauh lebih sehat dibanding iklan agresif.

3. Mendukung agenda nasional akses keadilan

Di Indonesia, isu akses keadilan dan bantuan hukum selalu muncul setiap tahun, baik di laporan pemerintah maupun LSM. Firma hukum yang berani investasi di edukasi publik melalui LegalTech akan berada di posisi yang kuat ketika:

• Berkolaborasi dengan pemerintah daerah
• Bekerja sama dengan LBH atau organisasi masyarakat
• Mengembangkan proyek CSR yang konkret dan terukur

---

Di Mana Peran AI dalam Model Webinar Hukum Gratis?

Untuk menjalankan program seperti Tembusu Law di Indonesia, AI bukan tambahan mewah – justru kunci untuk skalabilitas. Tanpa AI, semua akan berhenti di niat baik, tapi kehabisan tenaga dan waktu.

1. Produksi konten lebih cepat dengan AI legal assistant

Firma hukum bisa memakai AI legal assistant untuk:

• Menyusun kerangka materi webinar berdasarkan topik (misalnya, “hak pekerja kontrak di Indonesia”)
• Mengubah notulen webinar menjadi artikel blog, e-book singkat, dan FAQ
• Membuat ringkasan versi 5 menit untuk eksekutif dan versi sederhana untuk publik luas

Pengacara tetap harus review dan mengoreksi konten, tapi AI menghemat 50–70% waktu persiapan.

2. Analisis pertanyaan publik untuk menyusun materi baru

Setiap sesi tanya jawab akan menghasilkan ratusan pertanyaan. Dengan AI, firma bisa:

• Mengelompokkan pertanyaan berdasarkan tema (PHK, waris, kontrak sewa, dll.)
• Mengidentifikasi istilah yang sering dipakai publik (bahasa awam, bukan istilah KUHPerdata)
• Menentukan 10 topik prioritas berikutnya berdasarkan data, bukan asumsi

Hasilnya, seri webinar dan e-book selalu relevan dengan kebutuhan nyata, bukan sekadar ide dari meeting internal.

3. Chatbot hukum dasar sebagai “gerbang depan”

Bayangkan di website firma hukum Indonesia ada chatbot yang bisa:

• Menjawab pertanyaan dasar (“Apa itu somasi?”, “Apa beda perdata dan pidana?”)
• Mengarahkan pengunjung ke webinar atau e-book yang tepat
• Mengumpulkan informasi kontak pengunjung yang butuh bantuan lebih lanjut

Chatbot ini tidak memberi nasehat hukum spesifik kasus (itu harus tetap ke pengacara), tapi berfungsi sebagai mesin edukasi 24/7 dan sumber lead yang berjalan otomatis.

4. Personalisasi perjalanan belajar hukum

Dengan bantuan AI, firma bisa mempersonalisasi edukasi:

• Seseorang yang tertarik topik PHK akan mendapat rekomendasi: webinar PHK, e-book hak pekerja, lalu penjelasan singkat soal mekanisme gugatan PHI
• Pemilik UMKM yang baca materi kontrak bisnis akan diarahkan ke template dasar dan penawaran konsultasi kontrak yang lebih mendalam

Ini model “legal education funnel”: mulai dari edukasi, naik ke konsultasi, lalu ke penanganan perkara atau penyusunan dokumen yang kompleks.

---

Bagaimana Firma Hukum Indonesia Bisa Mulai: Roadmap Praktis 90 Hari

Banyak firma merasa proyek LegalTech itu harus langsung besar dan rumit. Nyatanya, Anda bisa mulai kecil tapi terarah. Berikut contoh roadmap 90 hari yang realistis.

1. 0–30 hari: Fondasi konten

Fokus: satu topik utama dulu, misalnya ketenagakerjaan atau waris.

Langkah praktis:

• Pilih 3–5 pertanyaan publik paling sering muncul di praktik firma Anda
• Minta tim menyusun outline jawaban (1–2 halaman per topik)
• Gunakan AI untuk:
  • Menyusun skrip webinar dari outline tadi
  • Membuat versi ringkasan dan daftar FAQ turunan
• Rekam 1 webinar berdurasi 30–45 menit (bisa dengan format sederhana di kantor)

2. 31–60 hari: Sistem distribusi digital

Mulai membangun “mini platform” edukasi:

• Upload rekaman webinar dan buat halaman khusus “Pusat Edukasi Hukum” di website
• Ekstrak audio dari webinar untuk jadi podcast pendek
• Ubah skrip/rekaman menjadi:
  • Artikel blog edukatif
  • E-book 8–12 halaman yang bisa diunduh
• Siapkan formulir pendaftaran sederhana untuk akses materi (nama, email, jenis masalah umum)

3. 61–90 hari: Automasi & AI

Di fase ini, mulai masuk AI untuk jasa hukum yang lebih terasa efeknya:

• Pasang chatbot dasar di halaman edukasi untuk mengarahkan pengunjung ke materi terkait
• Pakai AI untuk menganalisis pertanyaan dari formulir dan email yang masuk:
  • Tema apa yang paling banyak
  • Sektor apa yang paling tertarik (karyawan, HR, pemilik bisnis, dll.)
• Susun rencana seri webinar kedua berbasis data 60 hari pertama

Dengan pola seperti ini, dalam 3 bulan firma sudah punya:

• 1–2 seri webinar on-demand
• 1–2 e-book hukum dalam bahasa yang mudah
• Satu halaman pusat edukasi yang aktif mengumpulkan lead
• Data awal yang jelas tentang kebutuhan hukum audiens Anda

Dan semua itu bisa dikembangkan pelan-pelan menjadi ekosistem LegalTech yang lebih matang.

---

Menjaga Etika dan Kualitas di Era AI LegalTech

Ada satu risiko besar yang sering saya lihat: ketika firma hukum terlalu bergantung pada AI, kualitas dan akurasi bisa tergelincir.

Beberapa prinsip yang perlu dijaga:

• AI hanya alat bantu, bukan penasihat hukum
  Setiap konten yang menyentuh interpretasi hukum Indonesia tetap harus direview pengacara berizin.

• Bedakan edukasi umum dan nasihat kasus konkret
  Webinar, e-book, dan chatbot sebaiknya jelas diberi penjelasan bahwa itu edukasi umum, bukan pengganti konsultasi formal.

• Transparansi ke pengguna
  Jelaskan ketika konten diproduksi dengan bantuan AI, dan tekankan bahwa tim hukum tetap mengkurasi dan memvalidasi.

• Update berkala
  Hukum berubah. AI bisa membantu deteksi perubahan regulasi, tapi keputusan mengupdate materi tetap pada tim hukum.

Firma yang bisa menggabungkan LegalTech, AI, dan standar etika profesi akan punya posisi yang sangat kuat di pasar Indonesia beberapa tahun ke depan.

---

Penutup: Saatnya Firma Hukum Indonesia Naik Kelas Digital

Tembusu Law menunjukkan bahwa edukasi hukum publik berbasis teknologi bukan konsep abstrak; itu sudah berjalan dan diapresiasi masyarakat. Mereka menggunakan webinar on-demand, e-book, dan sesi tanya jawab untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan sistem hukum.

Untuk Indonesia, langkah berikutnya jelas: gunakan AI untuk jasa hukum sebagai enabler, bukan pengganti pengacara. AI membantu menyusun materi, menganalisis kebutuhan publik, dan mengotomasi hal-hal berulang, sementara pengacara fokus pada strategi, empati, dan penanganan kasus kompleks.

Kalau firma Anda sedang berpikir, “Mulai dari mana?”, jawabannya sederhana: mulai dari satu topik, satu webinar, satu e-book – lalu biarkan data dan AI membantu Anda menyusun langkah berikutnya.

Pertanyaannya sekarang: apakah firma Anda akan menunggu sampai LegalTech menjadi arus utama, atau mulai memimpin perubahan itu dari sekarang?