Menuju “Accredited Legal Technologist” Versi Indonesia

AI untuk Jasa Hukum Indonesia: LegalTech••By 3L3C

Skotlandia sudah punya “Accredited Legal Technologist”. Apa artinya, bagaimana model ini bekerja, dan bagaimana praktisi hukum Indonesia bisa menyiapkan versi lokalnya?

legal technologistAI untuk jasa hukumlegaltech indonesiatransformasi digital hukumkarier hukum masa depan
Share:

Mengapa Gelar Legal Technologist Mulai Jadi Penting

Beberapa tahun terakhir, firma hukum global mulai serius mencari legal technologist—bukan sekadar “orang IT kantor”, tapi profesional yang paham hukum sekaligus teknologi. Di Skotlandia, Law Society of Scotland bahkan punya skema resmi: Accredited Legal Technologist. Ada daftar publik, proses seleksi, dan status profesional yang bisa dicantumkan di CV.

Ini menarik untuk konteks Indonesia. Kita sedang ramai bicara AI untuk jasa hukum: analisis kontrak otomatis, riset hukum berbasis machine learning, manajemen perkara dengan dashboard cerdas. Tapi satu hal yang sering tertinggal adalah: siapa yang sebenarnya diakui ahli di persimpangan hukum dan teknologi ini?

Tulisan ini membahas bagaimana model “Accredited Legal Technologist” di Skotlandia bekerja, kenapa pendekatan seperti ini relevan untuk pasar hukum Indonesia, dan langkah praktis kalau Anda ingin memposisikan diri sebagai legal technologist—meski belum ada skema akreditasi resmi di sini.

Apa Itu Accredited Legal Technologist di Skotlandia?

Jawaban singkat: sebuah akreditasi resmi dari organisasi profesi hukum (Law Society of Scotland) bagi orang yang punya keahlian khusus di persimpangan hukum dan teknologi.

Skema ini pertama kali diluncurkan tahun 2019 dan kini diluncurkan ulang dengan format yang diperbarui. Tujuannya dua:

  • memberi kredibilitas bagi individu yang memang punya keahlian legal tech;
  • membantu firma hukum dan klien mengenali siapa saja yang benar-benar punya kompetensi tersebut.

Beberapa manfaat yang disorot langsung oleh mereka yang terlibat:

“Akreditasi ini memberi akses ke jaringan orang-orang yang sevisi soal legal tech dan membantu firma mengenali siapa saja yang berfokus pada teknologi dan inovasi.” – Mike Guthrie, Accredited Legal Technologist dan partner di Burness Paull.

“Teknologi terus berubah, dan mereka yang bekerja di persimpangan teknologi dan hukum berada di garis depan dalam membentuk ulang sektor hukum.” – Sara Blair, Chief Transformation Officer, Thorntons Law.

Intinya, ini bukan gelar akademik, tapi pengakuan profesi bahwa Anda:

  • paham hukum;
  • paham teknologi legal;
  • dan sudah membuktikan dampak kerja Anda di lapangan.

Bagaimana Proses & Kriteria Akreditasinya?

Skema di Skotlandia memberi gambaran cukup jelas tentang standar minimum yang dianggap layak untuk menyandang status legal technologist yang diakui.

Pengalaman & Latar Belakang

Mereka mensyaratkan:

  • sekitar tiga tahun pengalaman di peran legal tech, atau
  • portofolio karya yang setara (misalnya proyek-proyek signifikan di firma atau in‑house).

Bukan berarti harus programmer. Fokusnya pada peran profesional di area legal technology, misalnya:

  • pengembang atau implementor sistem manajemen dokumen di firma hukum;
  • pengelola proyek AI untuk analisis kontrak;
  • konsultan inovasi hukum yang merancang workflow digital dan otomatisasi dokumen.

Elemen yang Dinilai dalam Aplikasi

Untuk mendaftar, kandidat harus menjelaskan secara rinci beberapa hal berikut:

  1. Kualifikasi formal & pengalaman profesional yang menunjukkan keahlian di hukum dan teknologi.
  2. Alat legal tech yang digunakan, bukan hanya nama aplikasi, tapi juga bagaimana digunakan dalam konteks kerja hukum.
  3. Kontribusi konkret dalam mengembangkan atau meningkatkan teknologi di firma/organisasi.
  4. Peran strategis: bagaimana Anda mempengaruhi strategi, kebijakan, atau keputusan pimpinan terkait legal tech.
  5. Kontribusi eksternal di luar pekerjaan utama: artikel, opini, sharing knowledge, komunitas.
  6. Aspek etika & profesionalisme dalam adopsi legal tech: privasi, kerahasiaan, standar profesi.
  7. Dua orang referensi yang bisa memverifikasi kemampuan dan pengalaman Anda.

Kalau Anda perhatikan, ini sangat mirip dengan standar partner-track atau jabatan senior lain: tidak cukup jago secara teknis, harus ada dampak strategis, kepemimpinan, dan reputasi.

Manfaat Menjadi Accredited Legal Technologist

Buat banyak orang, pertanyaan paling jujur sebenarnya sederhana: “Kalau punya akreditasi begini, manfaat nyatanya apa?”

Model Skotlandia memberi tiga kelompok manfaat utama yang cukup relevan kalau kita ingin mengadopsi konsep serupa di Indonesia.

1. Pengakuan Keahlian & Kredibilitas

Akreditasi memberi status profesional yang jelas:

  • menunjukkan bahwa legal technologist bukan sekadar label keren di LinkedIn, tapi spesialisasi resmi;
  • menaikkan kredibilitas di mata klien, rekan kerja, dan komunitas hukum;
  • sinyal kuat bahwa Anda berkomitmen pada inovasi dan kualitas di bidang legal tech.

Dalam konteks Indonesia, ini sangat berguna untuk:

  • partner yang ingin meyakinkan klien korporasi bahwa investasi AI untuk jasa hukum bukan “coba-coba”;
  • in‑house counsel yang perlu mandate dari manajemen untuk proyek digitalisasi dan AI;
  • konsultan legal tech yang ingin dibedakan dari vendor IT umum.

2. Jaringan & Kolaborasi Bernilai Tinggi

Skema ini juga memberi akses ke komunitas terbatas tapi relevan:

  • undangan roundtable khusus untuk para Accredited Legal Technologist;
  • kesempatan membangun jejaring dengan provider legal tech;
  • akses gratis ke konferensi teknologi hukum tahunan;
  • peluang menjadi kontributor di konferensi dan komunikasi resmi asosiasi profesi.

Untuk seorang praktisi, ini artinya:

  • lebih cepat belajar apa yang berhasil dan apa yang gagal di firma lain;
  • lebih mudah menemukan partner teknologi yang tepat;
  • punya “suara kolektif” untuk mendorong adopsi teknologi di sektor hukum.

3. Pengembangan Karier & Regenerasi Talenta

Akreditasi bukan hanya stempel sekali jadi. Ada konsep re‑accreditation tiap tiga tahun untuk memastikan orangnya terus belajar.

Manfaat jangka panjangnya:

  • jalur karier yang jelas bagi orang yang ingin pindah dari jalur murni litigasi/korporasi ke jalur legal tech;
  • kesempatan untuk duduk di dewan penasihat (seperti LawscotTech Advisory Board);
  • menjadi role model dan mentor bagi generasi legal technologist berikutnya.

Bagi firma hukum, ini membantu menyusun roadmap SDM legal tech: siapa yang diproyeksikan jadi kepala inovasi, siapa calon product owner untuk tools AI, dan seterusnya.

Relevansi untuk Indonesia: Kenapa Kita Butuh “Legal Technologist” Resmi

Untuk konteks seri “AI untuk Jasa Hukum Indonesia: LegalTech”, isu terbesar di lapangan biasanya dua:

  1. Teknologi (termasuk AI) sudah tersedia;
  2. Tapi adopsinya lambat, sering mentok di resistensi internal dan kebingungan peran.

Di banyak firma Indonesia, saya sering lihat pola ini:

  • Partner ingin “pakai AI buat analisis kontrak”, tapi tidak ada orang yang benar-benar own proyeknya;
  • Staf IT sangat teknis, tapi tidak paham implikasi hukum dan etika profesi;
  • Lawyer muda tertarik dengan legal tech, tapi jalur kariernya tidak jelas.

Konsep Accredited Legal Technologist menawarkan jawaban praktis:

  • menegaskan bahwa ada profesi baru di dalam ekosistem hukum: bukan pengacara murni, bukan IT murni;
  • memberi dasar bagi akreditasi lokal oleh organisasi profesi hukum di Indonesia (misalnya PERADI, asosiasi in‑house, dan lain-lain);
  • membangun standar kompetensi yang bisa dipakai firma untuk rekrutmen dan promosi.

Bayangkan kalau di Indonesia ada daftar publik “Legal Technologist Terakreditasi” yang:

  • bisa dirujuk oleh firma yang mau membangun unit inovasi;
  • dipakai korporasi ketika mencari konsultan implementasi AI hukum;
  • jadi rujukan media ketika butuh narasumber soal AI & hukum.

Efeknya bukan hanya branding pribadi. Ini menaikkan standar diskusi tentang AI dan LegalTech di Indonesia: dari sekadar hype menuju praktik nyata yang bisa diukur.

Langkah Praktis: Menyiapkan Diri Jadi Legal Technologist di Indonesia

Walaupun belum ada skema akreditasi resmi di sini, Anda tetap bisa mulai membangun profil “calon legal technologist terakreditasi” dengan memakai kerangka Skotlandia sebagai panduan.

1. Bangun Fondasi Hukum + Teknologi Secara Serius

Kalau Anda lawyer:

  • kuasai minimal konsep dasar: workflow digital, otomasi dokumen, e‑billing, sistem manajemen perkara, dan AI untuk analisis dokumen;
  • ikut program pelatihan teknis singkat (no‑code automation, dasar AI, data privacy);
  • terlibat langsung dalam proyek implementasi, bukan hanya jadi “user yang mengeluh”.

Kalau Anda dari latar IT/data:

  • belajar dasar-dasar hukum bisnis, kontrak, privacy, dan etika profesi;
  • pahami bagaimana lawyer berpikir: risk-based, preseden, dan standar pembuktian;
  • ikut proyek yang melibatkan tim hukum, bukan hanya departemen IT.

2. Kumpulkan Portofolio Proyek Nyata

Gunakan enam poin yang dipakai Skotlandia sebagai checklist pribadi:

  • Alat yang Anda pakai: misalnya sistem manajemen dokumen, AI kontrak review, e‑discovery, atau legal chatbot internal.
  • Perbaikan yang Anda buat: contohnya, mengurangi waktu review kontrak standar dari 3 jam jadi 45 menit dengan template + AI.
  • Pengaruh pada strategi: misalnya, ikut menyusun roadmap digitalisasi litigasi atau SOP penggunaan AI di divisi hukum.
  • Kontribusi eksternal: menulis artikel, jadi pembicara webinar, aktif di komunitas LegalTech Indonesia.
  • Etika & standar profesi: dokumentasikan bagaimana Anda menangani isu kerahasiaan, keamanan data, bias AI.

Tulis semua ini seperti case study internal. Ini akan jadi bahan utama kalau nanti ada skema akreditasi formal, dan sekaligus menaikkan daya tawar Anda di pasar kerja.

3. Bangun Jejaring LegalTech & AI Hukum

Legal technologist yang kuat biasanya bukan yang paling pintar sendirian, tapi yang paling terhubung dengan:

  • komunitas pengacara yang tertarik teknologi;
  • startup LegalTech lokal;
  • vendor AI yang fokus ke solusi hukum dan kepatuhan.

Khusus untuk Indonesia, jaringan ini sangat membantu untuk:

  • uji coba produk AI hukum di lingkungan nyata (pilot project);
  • belajar praktik terbaik implementasi dari firma lain;
  • membuka peluang karier di posisi seperti Head of Legal Innovation, Legal Operations, atau Legal Product Manager.

4. Siap Ketika Akreditasi Lokal Muncul

Kalau organisasi profesi hukum Indonesia memutuskan mengadopsi konsep seperti Accredited Legal Technologist, mereka akan butuh:

  • standar kompetensi yang jelas;
  • daftar kandidat awal yang sudah punya portofolio kuat;
  • orang-orang yang siap duduk di dewan penilai.

Kalau sejak sekarang Anda sudah:

  • punya portofolio yang terdokumentasi;
  • aktif di komunitas;
  • dan punya rekam jejak proyek legal tech yang jelas,

Anda bukan hanya siap mendaftar, tapi bisa terlibat dalam merancang versi Indonesia dari akreditasi legal technologist.

Menutup: Saatnya Indonesia Serius Mengakui Profesi Legal Technologist

Skema Accredited Legal Technologist di Skotlandia menunjukkan bahwa dunia hukum mulai mengakui satu fakta sederhana: tanpa peran khusus yang menjembatani hukum dan teknologi, adopsi AI di sektor hukum akan selalu setengah matang.

Untuk seri “AI untuk Jasa Hukum Indonesia: LegalTech”, pertanyaannya sekarang bukan lagi “apakah legal tech itu penting”, tapi:

  • siapa yang akan memimpin inisiatif ini di firma dan korporasi Indonesia;
  • bagaimana kita memberi mereka mandat, kredibilitas, dan jalur karier yang layak;
  • dan kapan organisasi profesi hukum berani mengambil langkah serupa dengan Law Society of Scotland.

Kalau Anda saat ini sudah “diam-diam” jadi orang yang selalu diminta mengurus tools, AI, dan workflow digital di tim hukum, jangan anggap itu sekadar tugas tambahan. Itu sebenarnya sudah fungsi legal technologist. Tinggal satu langkah lagi: menjadikannya identitas profesional yang diakui.

Pertanyaannya: ketika suatu hari Indonesia punya skema akreditasi legal technologist sendiri, apakah Anda sudah siap masuk daftar angkatan pertama?