Wordsmith baru saja menggalang US$5 juta untuk AI legal. Apa pelajarannya bagi firma hukum dan in-house legal di Indonesia? Ini cara praktis mulai adopsi AI.
AI adalah “CD” baru bagi pengacara
Satu angka yang bikin mikir: Wordsmith mengklaim bisa memberi 90% output pengacara kelas dunia dengan biaya 99% lebih rendah, hanya dalam 60 detik.
Kalau Anda partner firma hukum, in-house counsel, atau founder law firm di Indonesia, angka itu mungkin terdengar ekstrem. Tapi inilah arah industri hukum global sekarang. Tahun 2024, startup legal AI Wordsmith mengantongi pendanaan US$5 juta untuk mengembangkan asisten hukum berbasis AI yang dirancang bukan untuk mengganti pengacara, tapi membesarkan skala kemampuan mereka.
Postingan ini bagian dari seri “AI untuk Jasa Hukum Indonesia: LegalTech”. Saya akan gunakan Wordsmith sebagai studi kasus: apa yang mereka lakukan, kenapa pendekatannya menarik, dan – yang paling penting – apa artinya untuk firma hukum dan divisi legal di Indonesia.
Kalau disederhanakan: AI adalah “CD” bagi profesi hukum. Yang cepat beradaptasi bisa jadi “Pavarotti” baru dalam dunia jasa hukum.
Pelajaran utama dari Wordsmith: AI bukan mengganti, tapi memperbesar
Inti strategi Wordsmith cukup jelas: mengambil pekerjaan rutin yang berulang, lalu membuatnya 10.000 kali lebih cepat dengan AI, tetap dengan pengacara sebagai pengendali utama.
CEO Wordsmith, Ross McNairn, menggambarkan analoginya dengan CD di dunia opera. Sebelum CD, penyanyi opera dibayar hampir sama. Setelah CD, penyanyi terbaik seperti Pavarotti bisa hadir di mana-mana dan mendominasi panggung global.
Hal yang sama sedang terjadi pada dunia hukum:
- Pengacara yang mengadopsi AI lebih dulu bisa mengerjakan 3–5x lebih banyak pekerjaan dengan kualitas sama atau lebih baik.
- Mereka bisa menurunkan biaya tanpa mengorbankan margin karena prosesnya jauh lebih efisien.
- Mereka punya waktu untuk fokus ke pekerjaan strategis: negosiasi, manajemen risiko, membangun relasi klien – hal yang benar-benar bernilai tinggi.
AI di hukum tidak menggantikan judgment pengacara. AI menggantikan copy-paste pengacara.
Bagi konteks Indonesia, ini sangat relevan. Banyak firma hukum dan corporate legal masih tenggelam di:
- review kontrak standar yang isinya 80% sama,
- menjawab pertanyaan internal yang berulang (“klausul ini boleh nggak?”, “boleh nggak share data ini?”),
- menyusun dokumen yang strukturnya hampir selalu mirip.
Kalau bagian ini bisa “dihandle” AI di bawah pengawasan pengacara, kapasitas tim naik dramatis tanpa harus menambah headcount besar-besaran.
Apa sebenarnya yang dikerjakan AI legal seperti Wordsmith?
Platform seperti Wordsmith fokus ke pekerjaan hukum yang tinggi volume, tinggi repetisi, tapi tetap butuh akurasi. Contohnya (dan ini bisa diterjemahkan persis ke kebutuhan firma Indonesia):
1. Analisis dan review kontrak
Wordsmith mengklaim kemampuan untuk:
- membaca kontrak dalam hitungan detik,
- mengidentifikasi pasal bermasalah (liability, indemnity, data, IP, dll.),
- membandingkan dengan policy atau playbook standar perusahaan,
- mengusulkan revisi otomatis yang selaras dengan posisi bisnis.
Bayangkan tim legal perusahaan teknologi di Jakarta yang setiap minggu harus review:
- puluhan NDA,
- kontrak vendor IT,
- kerja sama pemasaran,
- kontrak employment karyawan baru.
Dengan AI legal untuk analisis kontrak, alurnya bisa berubah seperti ini:
- User mengunggah kontrak ke sistem.
- AI membaca, menandai risiko utama, dan memberi ringkasan 1–2 halaman.
- Legal hanya review highlight dan rekomendasi, bukan membaca 30 halaman dari nol.
Hasilnya? Waktu review turun dari 2–3 jam per kontrak menjadi 20–30 menit, bahkan kurang.
2. Menjawab pertanyaan hukum internal berulang
In-house legal di Indonesia sering dikejar:
- “Boleh nggak pakai data pelanggan untuk kampanye ini?”
- “Klausul penalti ini melanggar aturan nggak?”
- “Kalau mau kerja sama dengan vendor luar negeri, perlu apa saja?”
Wordsmith memanfaatkan lawyer-in-the-loop AI:
- AI menyusun jawaban berbasis kebijakan internal dan dokumen historis.
- Pengacara tinggal mengoreksi atau menyetujui.
- Jawaban disimpan, jadi kalau ada pertanyaan serupa, sistem makin cepat dan makin konsisten.
Model seperti ini sangat menarik untuk perusahaan Indonesia yang punya banyak stakeholder internal (sales, procurement, HR, marketing) yang sering “nyamperin” legal.
3. Otomasi dokumen dan template kompleks
Wordsmith juga mengotomasi:
- draft jawaban kompleks,
- dokumen pembiayaan,
- varian kontrak berdasarkan template dasar.
Ini relevan sekali untuk:
- firma hukum korporasi di Jakarta dan Surabaya,
- kantor hukum yang banyak mengurus project financing, M&A, atau real estate,
- legal startup yang ingin productize jasa hukum mereka (misalnya paket dokumen standar untuk UMKM).
Kenapa pendekatan Wordsmith penting untuk Indonesia?
Secara garis besar, ada 4 pelajaran kunci untuk ekosistem hukum Indonesia dari pendanaan US$5 juta Wordsmith ini.
1. AI legal yang berhasil adalah yang embedded di workflow pengacara
Wordsmith tidak mencoba mengganti firma hukum. Mereka:
- bekerja sama dengan firma besar (seperti DLA Piper),
- menanamkan AI langsung di tools yang sudah dipakai lawyer,
- mengutamakan keamanan dan privasi supaya data klien tidak dipakai melatih model umum.
Bagi pasar Indonesia, artinya:
- Integrasi ke email, DMS, dan sistem manajemen perkara yang sudah ada jauh lebih penting daripada tampilan futuristik.
- Pengacara harus tetap pegang kendali – AI hanya memberikan draft, saran, dan highlight.
- Solusi yang tidak paham konteks regulasi Indonesia (misalnya OJK, BI, UU PDP, Ketenagakerjaan) akan cepat ditinggalkan.
2. Security dan privasi bukan bonus, tapi syarat hidup-mati
Wordsmith menonjol karena fokus pada:
- A-grade security dan privasi,
- tidak menggunakan data klien untuk melatih model mereka,
- patuh pada regulasi ketat.
Dalam konteks Indonesia yang baru punya UU PDP, dan dengan sektor-sektor diawasi ketat (finansial, kesehatan, telekomunikasi), solusi AI untuk jasa hukum wajib:
- jelas di mana data disimpan,
- punya kontrol akses granular,
- mendukung audit trail,
- menyediakan opsi hosting yang sesuai kebutuhan regulasi.
Kalau aspek ini diabaikan, bukan cuma reputasi firma yang bertaruh, tapi juga potensi sanksi regulator.
3. Nilai bisnis: dari “biaya” jadi “pengungkit”
McNairn menyebut realitas in-house lawyer yang “diminta melakukan lebih banyak dengan sumber daya lebih sedikit”. Ini juga realitas korporasi Indonesia.
Dengan AI hukum:
- Legal bisa menurunkan ketergantungan pada law firm eksternal untuk kerjaan rutin.
- Biaya per kontrak bisa turun drastis, sementara volume yang diproses naik.
- Waktu pengacara internal bisa dialihkan ke:
- desain struktur transaksi baru,
- mitigasi risiko jangka panjang,
- advisory ke manajemen.
Singkatnya, legal department bisa bergeser dari “cost center” menjadi “strategic enabler”.
4. Efek jangka panjang: pasar jasa hukum akan makin terpolarisasi
Analogi Pavarotti ada sisi tajam:
- Pengacara dan firma yang mengadopsi AI dengan serius bisa melayani lebih banyak klien, dengan kualitas lebih konsisten, harga lebih kompetitif.
- Pengacara yang bertahan dengan cara kerja manual akan makin sulit bersaing, terutama di pekerjaan volume tinggi dan low- to mid-complexity.
Di Indonesia, saya memprediksi dalam 3–5 tahun ke depan akan muncul:
- firma hukum “AI-native” yang dari awal desain alur kerjanya berbasis AI,
- produk legal berbasis subscription untuk UMKM (kontrak standar, review cepat, dll.),
- corporate legal yang punya legal AI playbook sendiri untuk semua kontrak dan kebijakan.
Bagaimana firma hukum Indonesia bisa mulai sekarang?
Kabar baiknya: Anda tidak perlu menunggu “Wordsmith versi Indonesia” matang dulu. Ada beberapa langkah praktis yang bisa diambil mulai Q1 2026.
1. Petakan pekerjaan yang paling cocok untuk AI
Mulai dengan daftar sederhana:
- Jenis kontrak apa yang paling sering Anda review?
- Pertanyaan apa yang paling sering datang dari tim internal atau klien?
- Dokumen apa yang strukturnya hampir selalu sama, hanya isi detailnya yang berubah?
Biasanya kandidat utama untuk AI legal untuk analisis kontrak dan otomasi dokumen adalah:
- NDA,
- kontrak vendor standar,
- employment agreement,
- perjanjian jasa dengan template baku,
- surat-surat standar (somasi, penawaran, klarifikasi, dll.).
2. Bangun “knowledge base” legal internal
Wordsmith kuat karena bisa memakai data historis tim legal untuk menjawab pertanyaan baru. Anda bisa meniru konsep ini:
- Satukan dokumen penting di satu repositori terstruktur (SOP, template kontrak, kebijakan, pendapat hukum terdahulu).
- Buat playbook kontrak: apa posisi standar Anda untuk klausul liability, penalti, SLA, data, IP, dsb.
- Tandai mana yang boleh fleksibel dan mana yang “garis merah”.
Saat nanti mengadopsi AI, sistem punya “bahan baku” yang tepat untuk bekerja.
3. Uji coba kecil, bukan proyek raksasa
Daripada meluncurkan “transformasi AI legal” besar-besaran, lebih sehat memulai dengan pilot:
- Pilih satu jenis kontrak dan satu tim kecil.
- Gunakan alat AI untuk membantu review dan drafting selama 1–3 bulan.
- Ukur: waktu per kontrak, error yang muncul, kepuasan user internal.
Dari pengalaman banyak organisasi, kalau pilot fokus dan datanya rapi, efisiensi 30–60% itu cukup realistis.
4. Rancang ulang peran pengacara, bukan menguranginya
Kalau AI mulai mengurus pekerjaan rutin, pertanyaan berikutnya: apa yang dilakukan pengacara dengan waktu ekstra ini?
Jawaban yang bijak biasanya:
- lebih banyak advisory level manajemen,
- keterlibatan lebih awal di desain produk dan bisnis,
- manajemen risiko lintas fungsi,
- pengembangan bisnis dan relasi klien.
Firma yang memandang AI sebagai cara “mengurangi orang” biasanya kehilangan kesempatan terbesar: mengubah kualitas jasa hukum itu sendiri.
Masa depan jasa hukum Indonesia: siapa yang jadi “Pavarotti”?
Pendanaan US$5 juta untuk Wordsmith hanyalah salah satu sinyal bahwa AI dan jasa hukum sekarang sudah satu paket, bukan lagi eksperimen.
Bagi ekosistem hukum Indonesia, ini momen penting:
- Regulasi data makin ketat, tekanan efisiensi makin tinggi.
- Klien – baik korporasi maupun startup – mulai mempertanyakan kenapa review kontrak sederhana masih butuh berhari-hari dan biaya jutaan.
- Di sisi lain, kualitas advice hukum strategis justru makin dibutuhkan.
AI menawarkan jalan tengah yang masuk akal:
- otomasi yang terkontrol untuk pekerjaan berulang,
- penguatan peran pengacara di sisi judgment, negosiasi, dan strategi.
Seri “AI untuk Jasa Hukum Indonesia: LegalTech” akan terus membahas contoh-contoh lain: dari analisis kontrak, riset hukum, prediksi hasil perkara, sampai manajemen kantor hukum dengan AI.
Pertanyaannya sekarang simpel:
Apakah firma atau divisi legal Anda akan berada di kelompok yang menunggu, atau di kelompok yang membentuk standar baru AI untuk jasa hukum di Indonesia?
Kalau Anda mulai tertarik memetakan peluang AI di tim legal Anda, waktu terbaik untuk berdiskusi dan bereksperimen itu bukan tahun depan, tapi sebelum kontrak-kontrak 2026 mulai menumpuk di meja kerja.