Debt Collector, Hak Debitur & Peran AI di Era Leasing

Aksi tarik motor di jalan oleh debt collector yang direkam pakai ponsel hampir selalu viral. Satu video berdurasi 30 detik bisa menghabiskan waktu berhari-hari di media sosial, memicu debat soal etika, hukum, sampai tuduhan premanisme. Yang jarang ikut viral: kronologi lengkap kredit macet berbulan-bulan di belakangnya.

Kasus yang disorot CNBC Indonesia pada 12/12/2025 soal debt collector leasing kembali menunjukkan satu hal: ekosistem pembiayaan kita masih rapuh di area transparansi dan perlindungan konsumen. Di sisi lain, perusahaan pembiayaan dan perbankan juga punya PR besar menjaga kualitas kredit supaya efek domino ke sistem keuangan tidak terjadi.

Di titik inilah AI untuk jasa hukum dan industri perbankan mulai terasa relevan. Bukan cuma soal chatbot pintar, tapi bagaimana legaltech dan AI dipakai untuk mencegah kredit macet, merapikan proses penagihan, dan mengurangi konflik di lapangan.

Tulisan ini membahas tiga hal:

• fakta hukum penarikan kendaraan oleh debt collector,
• akar masalah dari sisi perilaku dan sistem,
• bagaimana AI dan legaltech bisa membantu menciptakan praktik penagihan yang lebih etis, transparan, dan aman bagi debitur maupun leasing.

---

1. Fakta Hukum di Balik Viral Debt Collector

Inti masalah penarikan motor di jalan selalu kembali ke dua hal: hubungan perjanjian pembiayaan dan cara eksekusi jaminan.

Dalam kasus yang dibahas APPI, Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengingatkan bahwa sebelum motor ditarik di lapangan, biasanya sudah ada:

• keterlambatan bayar berulang,
• beberapa kali surat peringatan,
• bahkan seringkali debitur menghilang atau menjual motor yang masih berstatus jaminan (BPKB di leasing).

“Yang harus dilihat adalah akar persoalannya, bukan hanya situasi di lapangan ketika penarikan terjadi,” kata Suwandi.

Secara hukum, posisi dasarnya kurang lebih seperti ini (disederhanakan, bukan nasihat hukum resmi):

• Debitur terikat perjanjian pembiayaan (leasing) yang biasanya mencantumkan klausul mengenai hak eksekusi jaminan bila terjadi wanprestasi (telat bayar berat/kredit macet).
• Kendaraan yang masih dijaminkan BPKB-nya tidak boleh dipindahtangankan tanpa izin kreditur. Menjual ke orang lain “STNK only” itu bukan sekadar “akali,” tapi bisa masuk ranah pidana penipuan atau penggelapan.
• Eksekusi jaminan harus mengikuti hukum: ada aturan soal siapa yang boleh menagih, prosedur somasi, hingga tata cara penarikan yang tidak melanggar hukum dan hak-hak debitur.

Masalah muncul ketika di lapangan, prosedur ini dilompati atau tidak terdokumentasi dengan rapi. Debitur merasa “tiba-tiba ditarik di jalan,” sementara perusahaan pembiayaan merasa sudah sesuai SOP internal.

Di sinilah gap besar antara dokumen hukum dan realitas operasional—dan gap ini yang sering jadi bahan bakar viral di media sosial.

---

2. Akar Masalah: Bukan Cuma Debt Collector, Tapi Sistem

Mayoritas masyarakat hanya melihat satu frame: motor ditarik di jalan, debat panas, kadang disertai kekerasan verbal bahkan fisik. Padahal kalau ditarik mundur, sering ada pola berulang:

1. Literasi keuangan dan hukum rendah
   Banyak debitur yang:

   • tanda tangan perjanjian tanpa membaca,
   • tidak paham konsekuensi wanprestasi,
   • cuek ketika menerima surat peringatan.

2. Fenomena jual beli “STNK only”
   Motor yang masih dijaminkan ke leasing dijual murah, pembeli hanya pegang STNK, BPKB tetap di perusahaan pembiayaan. Ketika kredit macet, yang kena “sial” di lapangan adalah pemakai terakhir.

3. Proses penagihan kurang transparan
   Debitur sering tidak tahu:

   • status kolektibilitas kreditnya (lancar, DP, macet),
   • batas waktu toleransi,
   • opsi restrukturisasi atau negosiasi.

4. Dokumentasi lemah
   Banyak proses komunikasi yang tidak terekam rapi: telepon, pesan WA, kunjungan lapangan. Saat konflik terjadi, perusahaan sulit membuktikan bahwa prosedur sudah dijalankan dengan benar.

Ketika semua ini bercampur, debt collector jadi “wajah terakhir” dari semua masalah yang menumpuk: mulai dari perencanaan keuangan debitur, desain produk pembiayaan, SOP perusahaan, sampai pengawasan regulator.

Buat firma hukum dan pelaku legaltech, situasi ini justru menunjukkan ruang besar untuk membangun sistem penagihan berbasis hukum dan data, bukan sekadar berbasis intuisi dan tekanan di lapangan.

---

3. Di Mana AI Bisa Masuk? Dari Prediksi Kredit Macet sampai Etika Penagihan

Perdebatan soal debt collector sering berhenti di “boleh atau tidak, kasar atau tidak.” Sementara itu, AI di industri perbankan dan leasing sudah mulai dipakai untuk hal yang lebih hulu: mencegah kredit macet sejak awal.

3.1. Prediksi risiko kredit yang lebih akurat

AI bisa digunakan untuk:

• menganalisis pola pembayaran debitur (keterlambatan, jumlah, frekuensi),
• menggabungkan data eksternal (riwayat kredit, pengeluaran digital, perilaku transaksi),
• memberi skor risiko secara dinamis (bukan hanya saat awal pengajuan kredit).

Dampaknya:

• Debitur berisiko tinggi bisa diidentifikasi lebih cepat.
• Perusahaan bisa menawarkan opsi restrukturisasi lebih dini sebelum masuk tahap penagihan agresif.
• Produk leasing bisa didesain lebih realistis terhadap profil risiko segmen tertentu.

Dari perspektif hukum, ini mengurangi sengketa di belakang karena kredit yang disetujui memang relatif sehat secara profil risiko.

3.2. Otomasi peringatan dan komunikasi yang terdokumentasi

Salah satu masalah klasik di sengketa debt collector adalah:

“Saya nggak pernah dapat peringatan.” vs “Kami sudah berkali-kali kirim.”

Dengan AI dan sistem legaltech yang rapi, perusahaan pembiayaan bisa:

• mengotomasi pengiriman peringatan tertulis via berbagai channel (email, SMS, WA resmi, surat tercatat),
• menyimpan jejak digital setiap komunikasi (tanggal, jam, isi pesan),
• menggunakan chatbot cerdas untuk menjawab pertanyaan debitur soal status kredit, denda, dan opsi pembayaran.

Buat firma hukum yang mendampingi perusahaan pembiayaan, data ini emas:

• mempermudah pembuktian bahwa prosedur sudah dilakukan sesuai perjanjian dan regulasi,
• mengurangi potensi klaim “tidak pernah diberi tahu,”
• memperkuat posisi saat terjadi sengketa perdata maupun pidana.

3.3. Desain SOP penagihan yang patuh hukum dan bisa dipantau

AI tidak boleh menggantikan hukum, tapi bisa membantu menegakkan hukum secara konsisten.

Contohnya:

• Sistem penjadwalan kunjungan debt collector yang mematuhi jam dan hari penagihan yang diizinkan regulasi.
• Aplikasi mobile untuk tim lapangan yang memaksa input alasan penagihan, hasil pertemuan, dan bukti foto non-intimidatif.
• Analisis pola penagihan: siapa debt collector yang sering memicu komplain, area mana yang paling sering terjadi konflik.

Firma hukum bisa bekerja sama dengan tim product dan data perusahaan untuk:

• menerjemahkan aturan OJK, KUH Perdata, hingga UU Perlindungan Konsumen ke bentuk rule-based system yang dipatuhi aplikasi,
• membuat template dokumen hukum digital (somasi, berita acara penarikan, perjanjian restrukturisasi) yang tertaut otomatis ke sistem penagihan.

Hasil akhirnya: bukan cuma lebih efisien, tapi juga lebih mudah diaudit jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan regulator atau sengketa di pengadilan.

---

4. LegalTech untuk Firma Hukum: Dari Riset Kasus sampai Manajemen Sengketa Massal

Buat firma hukum Indonesia, maraknya kasus viral debt collector dan kredit macet bukan hanya isu sosial, tapi juga peluang profesional—asal dikelola dengan pendekatan modern.

4.1. Riset hukum dan analisis kontrak dengan AI

Dalam sengketa pembiayaan, beberapa dokumen krusial:

• perjanjian pembiayaan standar,
• catatan peringatan dan somasi,
• berita acara penarikan,
• korespondensi dengan debitur.

AI legaltech bisa membantu:

• mengidentifikasi klausul bermasalah atau berisiko tinggi sengketa,
• membandingkan kontrak perusahaan dengan praktik terbaik industri,
• membuat ringkasan otomatis perjanjian untuk edukasi debitur yang mudah dipahami.

Saya pribadi melihat banyak kasus yang “panas” di lapangan, padahal akar masalahnya kontrak terlalu rumit dan tidak komunikatif. AI bisa dipakai untuk merancang ulang dokumen supaya:

• bahasa lebih sederhana,
• hak dan kewajiban kedua belah pihak jelas,
• prosedur wanprestasi tertulis rinci dan mudah diverifikasi.

4.2. Manajemen sengketa skala besar

Untuk perusahaan pembiayaan besar, sengketa bisa datang ratusan per tahun: dari somasi balik debitur, laporan pidana, hingga gugatan perdata kolektif.

AI bisa membantu firma hukum:

• mengklasifikasikan kasus berdasarkan tingkat urgensi dan kompleksitas,
• memetakan pola sengketa (misal: wilayah tertentu sering protes soal cara penarikan),
• menyarankan argumen hukum berdasarkan putusan-putusan serupa yang sudah ada.

Bagi seri “AI untuk Jasa Hukum Indonesia: LegalTech”, inilah contoh nyata bagaimana:

sengketa finansial massal + data besar + aturan kompleks = medan ideal untuk penerapan AI legal.

Bukan untuk menggantikan pengacara, tetapi mempercepat analisis sehingga tim hukum bisa fokus ke strategi, bukan tenggelam di administrasi.

---

5. Menuju Penagihan yang Lebih Manusiawi dan Transparan

Kalau ditarik garis besar, konflik debt collector vs debitur terjadi karena tiga hal:

1. ekspektasi yang tidak ketemu,
2. informasi yang tidak transparan,
3. proses yang tidak terdokumentasi rapi.

Perusahaan pembiayaan dan bank yang serius membangun trust di era digital banking perlu bergeser dari pola lama:

• dari “asal tertagih” ke “tertagih dengan patuh hukum dan menjaga martabat debitur,”
• dari komunikasi manual ke sistem terpadu yang terekam dan mudah diaudit,
• dari keputusan berbasis intuisi ke keputusan berbasis data dan model AI.

AI di industri perbankan Indonesia bisa jadi jembatan:

• mengurangi kredit macet lewat prediksi risiko,
• memberi peringatan dini dan opsi solusi ke debitur,
• memastikan penagihan mengikuti SOP yang sejalan dengan regulasi.

Bagi firma hukum dan pelaku legaltech, ini saat yang tepat untuk:

• membangun solusi AI legal yang konkret untuk sektor pembiayaan dan leasing,
• menawarkan compliance engine yang menerjemahkan regulasi OJK ke workflow digital,
• mengedukasi perusahaan soal kontrak yang lebih fair dan komunikatif.

Tahun 2026 akan jadi periode penting bagi industri keuangan Indonesia: tekanan ekonomi global, perubahan regulasi, dan ekspektasi publik terhadap etika penagihan akan makin tinggi. Pertanyaannya, apakah kantor hukum dan perusahaan pembiayaan akan tetap mengandalkan pola lama, atau mulai merancang ekosistem penagihan berbasis AI yang lebih manusiawi dan transparan?

Kalau Anda bergerak di hukum, pembiayaan, atau digital banking, ini momen yang layak dimanfaatkan—bukan hanya untuk menghindari video viral berikutnya, tapi untuk membangun sistem yang benar sejak awal.