AI Agents & No-Code: Peluang Baru LegalTech RI

AI mulai mengerjakan “pekerjaan kotor” di dunia hukum

Di banyak firma hukum Indonesia, satu kontrak sederhana bisa berpindah tangan 3–4 kali: junior lawyer review, senior markup, partner cek akhir, lalu revisi lagi karena ada email klien yang baru kebaca. Hasilnya? Malam panjang, biaya membengkak, dan tim legal makin jauh dari kerja strategis.

Di saat yang sama, platform seperti BRYTER menunjukkan arah baru: pekerjaan manual dan repetitif diurus oleh AI Agents dan no-code automation, sementara lawyer fokus pada analisis dan strategi. Ini persis tema seri “AI untuk Jasa Hukum Indonesia: LegalTech”: bagaimana kecerdasan buatan bisa jadi asisten kerja nyata, bukan sekadar buzzword.

Tulisan ini membahas peluncuran BRYTER AI Agents dan pembaruan besar di platform no-code mereka, lalu menerjemahkannya ke konteks Indonesia: apa artinya untuk firma hukum, divisi legal korporasi, dan konsultan hukum yang ingin masuk era LegalTech tanpa harus jadi programmer.

---

Apa itu BRYTER AI Agents dan mengapa relevan untuk firma hukum RI

Intinya, BRYTER AI Agents adalah “asisten virtual” khusus legal yang sudah dipra-latih dan siap pakai untuk tugas-tugas hukum yang berulang.

Beberapa contoh kemampuan yang sudah ditawarkan:

• Review Agent untuk mempercepat review kontrak
• Email Agent untuk menyiapkan draft jawaban email berulang langsung di Outlook atau Gmail
• Integrasi dengan workflow otomatis di platform no-code BRYTER

Platform ini awalnya populer karena no-code platform mereka: law firm besar seperti Linklaters dan Ashurst, juga in-house legal di McDonald’s dan ING, menggunakannya untuk:

• Mengotomasi legal workflows (mis. approval kontrak, intake permintaan legal)
• Membuat dokumen otomatis (SLA, NDA, kontrak standar)
• Menyediakan self-service portal agar unit bisnis bisa mengurus hal rutin tanpa selalu chat ke legal

Sekarang, dengan AI Agents, semua itu diberi “otak” tambahan: bukan hanya klik-klik otomatis, tapi juga pembacaan teks, analisis bahasa, dan pemrosesan dokumen dengan model bahasa generatif (GenAI) dalam lingkungan yang diatur agar tetap terkontrol, presisi, dan transparan.

Untuk Indonesia, ini relevan karena banyak firma hukum dan corporate legal sedang berada di tahap yang sama: workload meledak, SDM terbatas, dan tekanan klien untuk lebih efisien. AI Agents memberi gambaran praktis bagaimana transformasi itu bisa berjalan.

---

Contoh nyata: AI Agents dalam alur kerja hukum sehari-hari

Poin penting dari BRYTER adalah: tidak perlu coding, tidak perlu bangun sistem dari nol, dan tidak perlu proyek IT berbulan-bulan. Ini yang sering jadi penghalang di Indonesia.

1. Review kontrak lebih cepat dengan Review Agent

Review Agent dirancang untuk memangkas waktu baca dan analisis awal.

Di konteks firma Indonesia, penggunaannya bisa seperti ini:

• Upload draft kontrak vendor atau customer
• Agent menandai pasal risiko (liability, termination, penalty, dispute resolution)
• Menandai klausul yang tidak sesuai standar internal (mis. pilihan hukum bukan Indonesia, forum arbitrase di luar negeri, dll.)
• Menghasilkan ringkasan kontrak dan daftar isu untuk lawyer

Hasilnya:

• Junior associate tidak lagi harus membaca 40 halaman dari awal hanya untuk mencari cap liability
• Partner bisa langsung fokus ke 20% pasal yang krusial
• Waktu review kontrak bisa turun dari berjam-jam menjadi hitungan menit untuk screening awal

Saya sering lihat di firma lokal: tumpukan kontrak procurement dari satu grup usaha bisa lebih dari 100 per bulan. Jika screening awal dilakukan oleh AI Agent, legal bisa mengalokasikan energi ke negosiasi dan strategi, bukan sekadar proofreading pasal.

2. Jawab email berulang dengan Email Agent

Email Agent membantu membuat draft balasan otomatis untuk permintaan yang berulang.

Contoh di divisi legal korporasi Indonesia:

• Sales rutin kirim email: “Minta review NDA standar dong.”
• HR tanya: “Boleh nggak kalau karyawan freelance kerja untuk kompetitor?”
• Procurement: “Batas nilai kontrak yang perlu persetujuan direksi berapa?”

Dengan Email Agent yang terhubung ke playbook dan kebijakan internal:

• Lawyer menerima email
• Email Agent menyusun draft jawaban berdasarkan template jawaban dan kebijakan perusahaan
• Lawyer hanya perlu cek, edit jika perlu, lalu kirim

Ini terlihat kecil, tapi justru email-email kecil itulah yang menghabiskan waktu. Di banyak perusahaan, legal spend 30–50% waktunya hanya menjawab pertanyaan berulang. Di sinilah AI Agent sangat terasa.

3. Dikombinasikan dengan workflow no-code

Kekuatan BRYTER muncul ketika AI Agents digabung dengan workflow otomatis:

• Form intake legal: user isi kebutuhan (jenis kontrak, nilai, pihak lawan)
• Workflow no-code memutuskan: pakai template mana, perlu approval level mana
• AI Agent mengisi detail awal kontrak, merangkum risiko, bahkan menyiapkan email ke counterpart

Untuk firma hukum Indonesia, pola ini bisa diterapkan pada:

• Intake perkara litigasi
• Permintaan opini hukum standar (mis. legal memo simple)
• Pembuatan dokumen berulang (NDA, perjanjian sewa, vendor agreement)

Workflow seperti ini tidak butuh developer. Associate yang paham proses bisa menyusun sendiri dengan antarmuka visual. Ini cocok dengan realitas banyak firma menengah di Jakarta, Surabaya, atau kota lain yang belum punya tim IT internal khusus LegalTech.

---

GenAI, kontrol, dan keamanan: hal yang paling dikhawatirkan lawyer

Sebagian besar lawyer di Indonesia agak ragu dengan AI untuk pekerjaan legal. Biasanya karena tiga hal: akurasinya bagaimana, aman nggak, dan datanya lari ke mana.

BRYTER cukup vokal di sini. CEO mereka, Michael Grupp, menekankan bahwa GenAI di lingkungan legal harus punya kontrol, presisi, dan transparansi. Artinya:

• Kontrol: organisasi bisa menentukan data apa yang boleh dipakai Agent, bagaimana prompt disusun, dan batasan apa yang diterapkan
• Presisi: output Agent dikombinasikan dengan workflow dan aturan yang jelas, bukan “jawaban liar” seperti chatbot umum
• Transparansi: ada jejak proses—siapa melakukan apa, kapan, dan dengan data apa—yang krusial untuk audit dan kepatuhan

Bagi pasar Indonesia, ini nyambung dengan kekhawatiran soal:

• Kerahasiaan data klien
• Kepatuhan pada regulasi data pribadi
• Keamanan dokumen bisnis yang sensitif

Kita butuh solusi yang bukan cuma pintar, tapi juga enterprise-grade. Konsep “ruang aman” BRYTER untuk menjalankan model bahasa adalah contoh bagaimana penyedia LegalTech global mulai berpikir serius soal ini. Dan mindset seperti ini seharusnya juga jadi standar saat firma hukum Indonesia memilih atau membangun solusi AI sendiri.

---

Pelajaran untuk adopsi LegalTech di Indonesia

Peluncuran BRYTER AI Agents memberi beberapa pelajaran penting bagi firma hukum dan korporasi di Indonesia yang ingin mengadopsi AI untuk jasa hukum.

1. Mulai dari use case kecil, bukan proyek raksasa

Perusahaan besar global yang menggunakan BRYTER tidak langsung membangun “satu sistem untuk semua”. Mereka biasanya mulai dari:

• Otomasi NDA
• Intake permintaan legal internal
• Screening awal kontrak vendor

Strategi yang sama cocok di Indonesia:

1. Pilih satu proses yang:
   • Tinggi volume
   • Rendah kompleksitas
   • Jelas dan berulang
2. Dokumentasikan alurnya
3. Buat versi no-code + AI sederhana
4. Uji di satu tim / satu unit bisnis dulu

Kalau sukses, baru diperluas ke area lain.

2. Kombinasikan AI dengan standar internal

AI tanpa standar internal hanya akan mempercepat kekacauan. Firma dan corporate legal Indonesia perlu lebih dulu punya:

• Clause library: pasal standar untuk berbagai jenis kontrak
• Playbook negosiasi: batas bawah/atas, mana yang bisa dinego, mana yang tidak
• Template jawaban untuk pertanyaan berulang

BRYTER menunjukkan bagaimana library ini bisa jadi “bahan bakar” AI Agents. Prinsipnya bisa ditiru: sebelum bicara automation, pastikan bahan bakunya rapi.

3. Bangun kapasitas no-code di dalam tim legal

No-code platform menggeser pola lama: bukan lagi “legal minta – IT bangun”, tapi “legal membangun sendiri dengan tool visual”.

Untuk Indonesia, ini artinya:

• Identifikasi 2–3 orang di tim legal yang tertarik teknologi
• Latih mereka menggunakan tool no-code (bisa mulai dari yang umum dulu)
• Beri mandat untuk menginisiasi mini-project automation

Saya cukup yakin, dalam 6–12 bulan, tim yang punya “legal engineer” internal seperti ini akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan AI untuk kontrak, riset, dan manajemen perkara.

---

Bagaimana langkah pertama firma hukum Indonesia?

Melihat contoh BRYTER, ada beberapa langkah praktis yang bisa diambil sekarang, bahkan tanpa langsung memakai platform yang sama.

1. Audit pekerjaan repetitif di tim Anda

   • Kontrak jenis apa yang paling sering di-review?
   • Pertanyaan apa yang paling sering ditanya unit bisnis?
   • Task apa yang memakan waktu, tapi rendah nilai strategis?

2. Definisikan 1–2 kandidat use case AI

   • Misalnya: screening awal kontrak, ringkasan dokumen, draft email jawaban

3. Uji coba dengan tool AI yang sudah ada (bahkan yang umum), tapi dengan prinsip:

   • Jangan masukkan data sensitif ke tool publik
   • Pastikan ada review manusia
   • Gunakan hanya untuk bagian non-kritis di awal

4. Rancang blueprint solusi yang lebih serius

   • Kalau kebutuhan makin besar, pertimbangkan platform LegalTech khusus (baik global maupun lokal) yang mendukung:
     • Workflow no-code
     • Integrasi dengan email & dokumen
     • Pengaturan akses dan audit trail

Seri “AI untuk Jasa Hukum Indonesia: LegalTech” sendiri bertujuan membantu Anda menyusun langkah-langkah ini secara realistis, bukan sekadar ikut tren.

---

Penutup: AI Agents bukan untuk menggantikan lawyer, tapi mengosongkan meja mereka

AI Agents seperti yang diluncurkan BRYTER menunjukkan satu hal penting: AI yang berguna di dunia hukum adalah AI yang menyentuh proses, bukan hanya chatbot pintar.

Bagi firma hukum dan divisi legal di Indonesia, pelajaran kuncinya:

• Pekerjaan rutin bisa diserahkan ke kombinasi no-code workflow + AI Agents
• Lawyer bisa fokus ke negosiasi, strategi, dan relasi klien
• Adopsi LegalTech tidak harus dimulai dari proyek IT yang besar; cukup dari satu use case yang jelas, lalu bertahap

Pertanyaannya sekarang bukan lagi “apakah AI akan masuk ke jasa hukum Indonesia”, tapi siapa yang bergerak duluan dan mengatur ulang cara kerjanya dengan lebih cerdas. Jika tim Anda sedang mempertimbangkan penggunaan AI untuk kontrak, riset hukum, atau manajemen perkara, ini momen yang tepat untuk mulai bereksperimen secara terukur dan terkontrol.