Setahun Prabowo–Gibran dan Arah Baru Kebijakan Energi

Transisi energi Indonesia tidak lagi isu masa depan. Dalam 12 bulan pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, keputusan di sektor energi sudah ikut menentukan arah ekonomi, iklim investasi, sampai daya saing industri Indonesia beberapa dekade ke depan.

Di saat harga listrik dan BBM jadi pembicaraan sehari‑hari, pemerintah juga diburu target emisi, komitmen Paris Agreement, dan tekanan agar PLTU batu bara mulai dikurangi. Banyak janji kampanye soal kemandirian energi, EBT, hingga hilirisasi. Pertanyaannya: sejauh apa semuanya sudah bergerak setelah setahun?

Tulisan ini mengurai gambaran besar kebijakan energi nasional di tahun pertama Prabowo–Gibran, capaian dan celahnya, lalu apa artinya bagi perusahaan energi, industri, dan pemerintah daerah yang sedang menyiapkan strategi transisi energi berkelanjutan.

---

1. Arah Kebijakan Energi Nasional di Tahun Pertama

Arah utama kebijakan energi di tahun pertama cukup jelas: menjaga keamanan pasokan dan harga terjangkau, sambil mulai menggeser sistem menuju energi yang lebih bersih. Di atas kertas, ini sejalan dengan dokumen jangka panjang seperti RUEN, EPP, dan target NZE 2060.

Pada praktiknya, kebijakan pemerintah bisa diringkas dalam tiga fokus besar:

1. Menjaga keandalan pasokan dan tarif stabil
   Pemerintah tetap menempatkan pasokan listrik dan BBM yang andal sebagai prioritas politik. Ini tercermin dari:

   • dukungan berkelanjutan pada batu bara untuk menjamin pasokan base load,
   • pengendalian tarif listrik rumah tangga dan industri,
   • kelanjutan kebijakan subsidi energi, khususnya untuk LPG dan BBM tertentu.

2. Mendorong energi terbarukan, tapi masih bertahap
   Target bauran EBT 23% di 2025 makin dekat, sementara realisasi masih berkutat di belasan persen. Di tahun pertama, pemerintah mulai:

   • mempercepat lelang beberapa proyek PLTS skala besar dan panas bumi,
   • menyederhanakan sebagian perizinan EBT,
   • memberi sinyal akan revisi regulasi harga EBT agar lebih menarik bagi investor.

3. Mempertahankan peran batu bara sambil bicara transisi
   PLTU masih jadi tulang punggung sistem kelistrikan. Komitmen pensiun dini PLTU yang sebelumnya gencar, mulai diuji konsistensinya. Tak sedikit rencana pensiun dini PLTU batu bara yang melambat karena persoalan kontrak, pembiayaan, dan kekhawatiran terhadap keandalan sistem.

Realitasnya, pemerintah berada di tengah dua tekanan: menjaga pasokan murah jangka pendek yang sangat bergantung pada batu bara, dan memenuhi target penurunan emisi yang menuntut percepatan transisi energi.

---

2. Capaian Nyata: Dari Aturan hingga Proyek

Capaian kebijakan energi nasional setahun terakhir tidak seragam, tapi ada beberapa kemajuan yang patut dicatat.

2.1. Payung Kebijakan Transisi Energi Mulai Menguat

Beberapa hal positif yang mulai terasa antara lain:

• Kejelasan arah transisi energi
  Pemerintah menegaskan kembali komitmen menuju emisi nol bersih (net zero) sekitar 2060 atau lebih cepat. Ini menjadi sinyal penting bagi investor energi terbarukan dan industri yang sedang menyiapkan strategi dekarbonisasi.

• Penajaman program transisi di sektor ketenagalistrikan
  PLN dan pemerintah mulai menyusun kembali rencana sistem tenaga listrik yang:

  • membatasi pembangunan PLTU baru non‑captive,
  • membuka ruang lebih besar untuk PLTS, PLTB, PLTA, dan panas bumi,
  • mengembangkan jaringan dan fleksibilitas sistem.

• Pendekatan lebih serius ke pembiayaan transisi
  Skema seperti pembiayaan transisi, blended finance, dan kerja sama internasional (misalnya skema yang mirip JETP) makin sering muncul dalam diskusi resmi. Bagi pengembang dan perbankan, ini sinyal bahwa proyek EBT dan pensiun dini PLTU mulai dilihat sebagai proyek keuangan yang nyata, bukan sekadar wacana.

2.2. Gerakan di Energi Terbarukan, Termasuk Panas Bumi

Sektor energi terbarukan tak lagi hanya bicara PLTS rooftop. Ada gerakan lebih luas di beberapa teknologi kunci:

• PLTS skala utilitas dan hibridisasi
  PLTS mulai muncul bukan hanya di Jawa, tapi juga di kawasan dengan kebutuhan listrik tinggi dan sistem yang relatif terisolasi, misalnya di kawasan industri dan daerah timur. Hibridisasi PLTS dengan PLTD/PLTG menurunkan biaya operasi dan emisi.

• Panas bumi (geothermal)
  Laporan terbaru dari lembaga seperti Project InnerSpace menggarisbawahi bahwa potensi panas bumi Indonesia termasuk yang terbesar di dunia. Tindak lanjutnya di tahun pertama pemerintahan ini antara lain:

  • percepatan eksplorasi di beberapa wilayah kerja panas bumi,
  • dorongan untuk skema tarif dan pembagian risiko yang lebih menarik bagi pengembang.

• Dekarbonisasi industri mulai naik kelas isu
  Diskusi soal dekarbonisasi industri—khususnya baja, semen, dan petrokimia—menjadi lebih intens. Target pertumbuhan ekonomi 8% ke depan praktis memaksa Indonesia memastikan industrinya tidak terkunci pada teknologi boros karbon yang akan sulit bersaing di pasar global.

---

3. Tantangan Struktural yang Menghambat Transisi Energi

Kalau kita jujur, hambatan utama transisi energi bukan lagi teknologinya. Tantangan terbesarnya ada di struktur kebijakan, kelembagaan, dan insentif ekonomi.

3.1. Dominasi PLTU Captive di Sektor Industri

Banyak industri besar—terutama smelter dan kawasan industri—menggunakan PLTU captive, yaitu PLTU yang dibangun khusus untuk menyuplai pabrik mereka sendiri.

Dari sisi pelaku industri, PLTU captive terasa aman:

• pasokan stabil,
• biaya listrik bisa diprediksi,
• investasi sudah terlanjur besar.

Namun dari sisi transisi energi nasional, dominasi PLTU captive menjadi masalah karena:

• emisi sektor industri tetap tinggi meski sistem PLN makin hijau,
• sulit mengintegrasikan industri ke sistem kelistrikan nasional yang makin banyak EBT,
• potensi stranded asset PLTU captive akan besar ketika standar emisi global makin ketat.

Pemerintah perlu memberikan sinyal yang tegas sekaligus solusi:

• insentif bagi industri yang beralih ke listrik PLN rendah karbon atau EBT on‑site,
• skema tarif dan keandalan pasokan yang membuat industri merasa aman meninggalkan PLTU captive,
• standar emisi dan pelaporan yang jelas untuk industri berorientasi ekspor.

3.2. Komitmen Pensiun Dini PLTU yang Kian Meredup

Beberapa tahun terakhir, pensiun dini PLTU batu bara dipromosikan sebagai kunci transisi energi Indonesia. Namun di tahun pertama pemerintahan baru, komitmen ini terasa mulai redup.

Penyebabnya tidak satu:

• negosiasi kontrak jangka panjang PLTU yang rumit,
• kekhawatiran terhadap keamanan pasokan bila terlalu banyak PLTU dipensiunkan cepat,
• belum matangnya skema pembiayaan transisi yang memenuhi kebutuhan semua pihak (pemerintah, PLN, IPP, dan pendana internasional).

Padahal, tanpa pengurangan operasi PLTU yang agresif, bauran energi terbarukan akan sulit naik signifikan. Sistem listrik akan terus dikunci oleh kapasitas PLTU yang besar dan masih muda secara umur teknis.

3.3. Tata Kelola, Kepastian Regulasi, dan Kapasitas Daerah

Transisi energi bukan hanya urusan pusat. Pemda memegang peran penting dalam:

• perizinan proyek EBT,
• penentuan RTRW dan pemanfaatan lahan,
• pengembangan kawasan industri hijau,
• pelatihan dan penyiapan SDM lokal.

Masalahnya, masih sering terjadi:

• regulasi yang tumpang tindih,
• perizinan berbelit di lapangan,
• kapasitas teknis pemda yang terbatas untuk menilai dan mengawal proyek EBT,
• kesenjangan pemahaman antara jargon transisi energi dan kebutuhan riil di daerah (lapangan kerja, penerimaan daerah, dan sebagainya).

Kalau ini tidak diperbaiki, target nasional akan sulit turun ke level implementasi yang konkret di lapangan.

---

4. Mengapa AI Harus Masuk ke Strategi Energi Indonesia

Di tengah dinamika setahun pertama kebijakan energi Prabowo–Gibran, satu hal mulai terasa: kompleksitas pengambilan keputusan energi makin tinggi. Inilah titik di mana AI untuk sektor energi Indonesia bukan lagi wacana futuristik, tapi kebutuhan praktis.

4.1. Area Paling Menjanjikan Pemanfaatan AI di Energi

Beberapa contoh nyata penerapan AI yang langsung relevan dengan konteks Indonesia saat ini:

• Perencanaan sistem tenaga listrik (power system planning)
  AI bisa membantu mensimulasikan ribuan skenario bauran energi: kombinasi PLTU, PLTG, PLTS, PLTB, dan panas bumi, dengan berbagai asumsi pertumbuhan beban, harga bahan bakar, dan kapasitas jaringan. Ini mempercepat penyusunan rencana kelistrikan yang konsisten dengan target emisi dan biaya terendah.

• Manajemen beban dan integrasi EBT variabel
  PLTS dan PLTB membuat sistem lebih dinamis. AI dapat:

  • memprediksi beban dan produksi EBT harian hingga jam‑an,
  • mengoptimalkan operasi pembangkit dan storage,
  • mengurangi kebutuhan spinning reserve yang mahal.

• Efisiensi operasional industri dan PLTU
  Untuk PLTU yang masih beroperasi, AI dapat meningkatkan efisiensi pembakaran, memprediksi kegagalan komponen, dan menurunkan intensitas emisi per kWh. Di industri, AI membantu mengoptimalkan pemakaian energi proses, memantau intensitas emisi, dan merancang skenario dekarbonisasi paling efisien.

• Perencanaan transisi di daerah
  Pemda bisa memakai model berbasis AI untuk:

  • memetakan potensi EBT lokal (surya, angin, air, biomassa, panas bumi),
  • menghitung skenario pengganti PLTD dan PLTU kecil,
  • mengukur dampak ekonomi lokal (lapangan kerja, UMKM, PAD).

4.2. Menghubungkan Kebijakan Nasional dan Eksekusi Lapangan

Kebijakan transisi energi nasional sering terdengar ambisius, tapi mentok di implementasi. AI bisa menjembatani keduanya:

• Regulasi tingkat pusat bisa diuji terlebih dulu lewat simulasi berbasis data:

  • apa dampak tarif baru EBT terhadap investasi dan tarif listrik?
  • bagaimana perubahan aturan PLTU captive memengaruhi daya saing industri?

• Pemerintah daerah dan BUMD energi bisa mengembangkan dashboard transisi energi:

  • memonitor bauran energi daerah,
  • mengawasi emisi sektor kunci,
  • mengidentifikasi proyek prioritas yang paling besar dampak ekonominya.

Bagi pelaku usaha, ini artinya keputusan investasi energi tidak lagi hanya mengandalkan intuisi atau studi statis, tapi didukung analisis yang hidup, terus diperbarui oleh data.

---

5. Langkah Praktis untuk Pelaku Energi dan Industri di 2026

Setelah setahun pemerintahan baru, arah besar sudah kelihatan. Pertanyaannya: apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan energi, industri, dan pemda mulai sekarang?

5.1. Untuk Perusahaan Energi dan IPP

• Percepat portofolio EBT
  Fokus ke teknologi yang paling kompetitif di Indonesia: PLTS, PLTB di lokasi angin kuat, hidro dan pumped storage, serta panas bumi.

• Siapkan model bisnis baru
  Bukan hanya jual listrik. Pertimbangkan layanan:

  • manajemen beban dan efisiensi energi untuk industri,
  • solusi microgrid berbasis EBT untuk kawasan industri dan daerah terpencil,
  • jasa agregator EBT dan storage.

• Integrasikan AI sejak tahap studi kelayakan
  Gunakan alat analitik berbasis AI untuk:

  • pemilihan lokasi proyek,
  • proyeksi produksi EBT,
  • analisis risiko finansial dan teknis.

5.2. Untuk Industri Pengguna Energi Besar

• Audit energi dan emisi sekarang, bukan nanti
  Tanpa data, sulit menyusun strategi. Gunakan sistem digital dan AI sederhana untuk memantau konsumsi energi dan emisi di tiap lini produksi.

• Kurangi ketergantungan PLTU captive secara bertahap
  Beberapa opsi strategis:

  • membeli listrik dari PLN dengan bauran EBT lebih tinggi,
  • membangun PLTS atap dan PLTS ground mounted di kawasan sendiri,
  • menjajaki Power Purchase Agreement (PPA) dengan pengembang EBT.

• Antisipasi standar hijau pasar ekspor
  Uni Eropa, AS, dan pasar besar lain makin ketat soal jejak karbon produk. Industri yang lebih dulu mengadopsi energi bersih dan efisiensi berbasis AI akan punya posisi tawar lebih kuat.

5.3. Untuk Pemerintah Daerah dan BUMD

• Masukkan transisi energi dalam RPJMD dan RTRW
  Jangan berhenti di deklarasi komitmen. Tetapkan target bauran energi daerah, rencana pengembangan EBT, dan peta jalan pengurangan PLTD/PLTU kecil.

• Bangun kapasitas teknis tim energi daerah
  Libatkan perguruan tinggi, lembaga riset, dan mitra teknologi AI untuk:

  • menyusun peta jalan energi daerah,
  • mengevaluasi proposal proyek,
  • mengawasi dampak sosial dan lingkungan.

• Ciptakan iklim ramah investasi EBT
  Sederhanakan perizinan, siapkan lahan prioritas untuk proyek EBT, dan buka ruang kemitraan dengan swasta dan komunitas lokal.

---

Penutup: Dari Kebijakan ke Eksekusi yang Berbasis Data

Tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan bahwa kebijakan energi nasional sedang berada di persimpangan: antara kenyamanan batu bara dan kebutuhan transisi menuju sistem yang rendah karbon dan lebih kompetitif.

Capaian di energi terbarukan, penguatan kerangka transisi, dan pembahasan pensiun dini PLTU sudah menjadi langkah awal. Namun dominasi PLTU captive, komitmen pensiun dini yang mengendur, dan kendala tata kelola masih menghambat laju.

Ke depan, pemain yang akan unggul adalah mereka yang mampu membaca arah kebijakan lebih cepat, mengeksekusi strategi energi bersih secara praktis, dan memanfaatkan AI di sektor energi Indonesia untuk mengambil keputusan yang lebih tepat, lebih cepat, dan lebih transparan. Pertanyaannya tinggal satu: apakah Anda hanya menunggu regulasi berubah, atau mulai menyiapkan lompatan transisi energi berkelanjutan dari sekarang?