Satker baru OJK untuk perbankan syariah & UMKM adalah momentum besar bagi adopsi AI di digital banking. Begini peluang dan langkah praktis yang bisa diambil.
Satker Baru OJK: Sinyal Kuat untuk Era Digital Banking Syariah & UMKM
Total aset perbankan syariah Indonesia tembus Rp1.028,18 triliun per Oktober 2025, tumbuh 11,34% yoy. Angka ini bukan cuma rekor baru, tapi juga sinyal bahwa permintaan layanan keuangan syariah dan digital makin serius.
Di tengah tren itu, OJK mengumumkan pembentukan satuan kerja baru: Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah dan UMKM, efektif per 01/01/2026. Banyak yang melihat ini sebagai langkah regulasi biasa. Menurut saya, ini jauh lebih besar: ini adalah “lampu hijau” untuk akselerasi AI dalam perbankan syariah dan pembiayaan UMKM.
Tulisan ini membedah arti langkah OJK bagi ekosistem digital banking Indonesia, dan yang paling penting: bagaimana bank, fintech, dan pelaku UMKM bisa memanfaatkan momentum ini lewat pemanfaatan AI yang konkret, bukan sekadar jargon.
Apa Arti Satker Baru OJK bagi Perbankan Syariah & UMKM?
Satker baru ini memisahkan pengaturan dan pengembangan keuangan syariah dari departemen perbankan umum menjadi unit khusus yang:
- Fokus pada pengaturan dan pengembangan keuangan syariah secara menyeluruh di bawah koordinasi bidang perbankan
- Menyentuh langsung area perbankan syariah dan UMKM sebagai dua prioritas strategis
Dampaknya:
-
Regulasi lebih fokus dan cepat
Ketika ada unit khusus, roadmap, panduan, hingga POJK terkait produk digital syariah dan pembiayaan UMKM berpotensi terbit lebih jelas dan tidak terseret isu lain di perbankan konvensional. -
Ekosistem syariah dibangun lebih sistematis
Mahendra Siregar menegaskan satker ini diharapkan mempercepat pembangunan ekosistem keuangan syariah. Artinya, ruang diskusi soal AI, open banking, data UMKM, dan digitalisasi pembiayaan syariah akan lebih terarah. -
Kepastian bagi inovasi teknologi
Untuk pengembang AI dan digital banking, kepastian regulasi itu krusial. Tanpa itu, banyak ide berhenti di POC karena takut esok hari dibilang tak sesuai regulasi syariah ataupun prudensial.
Jadi, untuk pemain industri: ini bukan sekadar struktur baru di OJK. Ini adalah jendela waktu beberapa tahun ke depan untuk membangun fondasi AI dalam perbankan syariah dan UMKM sebelum pasar makin padat.
Perbankan Syariah Sedang Tumbuh, Tapi Masih Kurang Digital
Data OJK menunjukkan:
- Total aset perbankan syariah: Rp1.028,18 triliun (Oktober 2025), tumbuh 11,34% yoy
- Pembiayaan syariah: Rp685,55 triliun, tumbuh 7,78% yoy
- Dana Pihak Ketiga (DPK): Rp820,79 triliun, tumbuh 14,26% yoy
Angka ini impresif, tapi kalau kita jujur, pengalaman digital di bank syariah belum sebanding dengan bank digital konvensional. Banyak nasabah syariah yang masih:
- Antri di cabang untuk buka rekening atau akad
- Mengisi formulir manual berulang-ulang
- Bingung memahami akad dan struktur margin karena informasi di aplikasi minim
Di sisi lain, generasi muda muslim Indonesia sudah sangat digital. Mereka bandingkan aplikasi bank syariah bukan dengan brosur, tapi dengan UX bank digital yang serba instan.
Di titik inilah AI menjadi alat yang sangat relevan — asal dijalankan dengan benar dan patuh syariah.
Di Mana Peran AI dalam Perbankan Syariah?
Peran utama AI di perbankan syariah Indonesia ke depan akan ada di tiga area: personalisasi layanan, otomatisasi yang patuh syariah, dan manajemen risiko pembiayaan.
1. Personalisasi Layanan Syariah
AI bisa membantu bank syariah memahami kebutuhan nasabah tanpa melanggar prinsip syariah:
-
Rekomendasi produk berbasis profil halal
Dari pola transaksi, AI bisa mendeteksi preferensi nasabah (misalnya sering bayar zakat, sedekah, belanja di merchant tertentu) dan menawarkan produk tabungan, pembiayaan, atau investasi syariah yang relevan. -
Chatbot syariah-aware 24/7
Chatbot yang paham istilah murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan bisa menjawab dengan bahasa Indonesia yang natural, plus penjelasan hukum fikih secara ringkas. Di sini, kolaborasi dengan Dewan Pengawas Syariah jadi penting untuk melatih model. -
Edukasi otomatis soal akad
Banyak orang sebenarnya mau hijrah ke layanan syariah, tapi bingung akannya. AI bisa menyajikan penjelasan singkat dan interaktif: simulasi margin, struktur bagi hasil, hingga perbandingan dengan skema konvensional.
2. Otomatisasi Proses yang Tetap Sesuai Kaidah
AI dapat mengotomatiskan proses back-office dan front-office tanpa mengubah substansi akad:
-
Onboarding nasabah digital dengan e-KYC + liveness detection
Ini sudah lazim di bank digital, tapi di bank syariah perlu dipastikan kalimat akad, persetujuan, dan dokumen elektronik sesuai fatwa. -
Pemeriksaan kepatuhan syariah otomatis
Sistem berbasis AI bisa memindai kontrak dan portofolio pembiayaan untuk mendeteksi potensi pelanggaran (misal ada bunga terselip di dokumen, atau objek pembiayaan tidak halal). -
Otomasi pelaporan ke regulator
Dengan satker khusus OJK, standar pelaporan syariah berpotensi makin rinci. AI bisa mengekstrak, mengelompokkan, dan menyusun laporan otomatis dari data transaksi.
3. Manajemen Risiko & Penilaian Pembiayaan Syariah
AI sangat kuat di area ini, terutama ketika dikaitkan dengan pembiayaan UMKM syariah:
-
Model risiko berbasis data transaksi riil
Alih-alih hanya pakai agunan dan laporan keuangan formal, AI bisa memanfaatkan histori transaksi bank, e-commerce, dan POS (dengan izin nasabah) untuk memprediksi kemampuan bayar. -
Early warning system
Sistem bisa mendeteksi pola penurunan omzet atau perubahan pola pembayaran, lalu memberi sinyal ke bank untuk melakukan pendekatan persuasif, restrukturisasi syariah, atau pendampingan bisnis.
Kalau semua ini berjalan, nasabah merasakan layanan cepat dan relevan, sementara DPS dan OJK tetap dapat memastikan kepatuhan syariah.
AI untuk UMKM: Dari Sekadar Kredit ke Pendamping Digital
UMKM selama ini jadi segmen yang disebut terus, tapi sering kali eksekusinya mentok di soal dokumentasi dan jaminan. Dengan adanya satker baru yang eksplisit menyebut UMKM, ada peluang untuk menyusun regulasi yang lebih pro-data dan pro-teknologi.
Tantangan Utama UMKM dalam Akses Pembiayaan
Beberapa masalah klasik yang selalu berulang:
- Laporan keuangan tidak tertata
- Tidak punya agunan formal
- Skala usaha kecil dan cashflow naik-turun
- Kurangnya literasi finansial dan digital
Dalam konteks ini, AI bukan hanya alat scoring, tapi bisa jadi co-pilot bagi UMKM.
Contoh Penerapan AI yang Masuk Akal untuk UMKM
-
Penilaian kredit alternatif (alternative credit scoring)
Sistem AI bisa menilai risiko berdasarkan:- Riwayat penjualan di marketplace dan aplikasi kasir
- Pola pembayaran tagihan (listrik, internet, supplier)
- Perilaku transaksi di rekening bank
Dengan pengaturan yang jelas dari OJK, data ini bisa digunakan sebagai bahan keputusan pembiayaan tanpa harus selalu mengandalkan agunan fisik.
-
Asisten keuangan digital berbasis AI
Di dalam aplikasi mobile banking atau super-app UMKM, AI bisa:- Mengelompokkan transaksi otomatis (bahan baku, gaji, sewa, dll.)
- Menghasilkan laporan laba rugi sederhana tiap bulan
- Memberi peringatan jika cashflow mulai seret
-
Rekomendasi produk pembiayaan syariah yang tepat
Misalnya, AI mendeteksi pola pembelian stok besar menjelang momen tertentu (Ramadan, akhir tahun). Sistem bisa menawarkan pembiayaan murabahah modal kerja dengan tenor dan jadwal bayar yang realistis berdasarkan pola penjualan tahun lalu. -
Pendampingan usaha lewat konten personal
UMKM bukan cuma butuh dana, tapi juga arahan. AI dapat mengirim:- Tips pengelolaan stok
- Saran promosi di media sosial
- Insight sederhana: “produk X paling laku hari Jumat, tingkatkan stok di hari Kamis”
Jika bank dan fintech mampu menggabungkan semua ini dengan kerangka regulasi baru dari OJK, inklusi keuangan UMKM bisa naik kelas, bukan hanya dari sisi jumlah debitur tetapi kualitas dan keberlanjutan usahanya.
Lingkungan Regulasi Baru: Apa yang Perlu Disiapkan Bank & Fintech?
Satker baru OJK memberikan sinyal arah, tapi implementasinya tetap ada di tangan industri. Ada beberapa hal yang, menurut saya, wajib mulai dibereskan dari sekarang.
1. Tata Kelola Data dan AI yang Jelas
Kalau ingin banyak bergantung pada AI, fondasi pertama adalah data yang rapi dan tata kelola yang transparan:
- Kebijakan penggunaan data nasabah (izin, tujuan, penyimpanan)
- Dokumentasi model AI: variabel apa yang dipakai, bagaimana cara model mengambil keputusan
- Mekanisme audit internal dan eksternal, termasuk oleh DPS dan OJK
Tanpa ini, sulit meyakinkan regulator bahwa AI tidak diskriminatif, tidak melanggar privasi, dan tidak menabrak prinsip syariah.
2. Kolaborasi Erat dengan Dewan Pengawas Syariah
Setiap inovasi AI di bank syariah perlu melewati “filter” syariah. Cara paling efektif bukan menunggu produk jadi baru minta fatwa, tapi:
- Melibatkan DPS sejak tahap desain fitur
- Mengundang DPS dalam workshop pemilihan variabel model risiko
- Menyusun panduan internal: fitur apa yang boleh, apa yang rawan gharar atau maysir
Ini akan mempercepat proses persetujuan dan membuat OJK lebih nyaman dengan adopsi teknologi.
3. Membangun Tim Data & AI yang Paham Konteks Lokal
Banyak model AI luar negeri tidak bisa langsung dipakai di Indonesia, apalagi di segmen syariah dan UMKM. Perlu tim yang:
- Paham karakter transaksi nasabah Indonesia (banyak tunai, banyak transaksi kecil)
- Mengerti kalender lokal (Ramadan, Lebaran, musim panen) yang sangat memengaruhi pola cashflow
- Menghargai sensitivitas keagamaan dalam desain UX dan komunikasi
Investasi di SDM ini sering dianggap mahal, padahal inilah pembeda utama antara produk digital yang “asal ada” dengan layanan yang benar-benar menang di pasar.
Momentum 2026: Jangan Hanya Menonton, Saatnya Bergerak
Dengan satker baru OJK yang fokus pada perbankan syariah dan UMKM, plus lonjakan aset perbankan syariah, kita sedang masuk fase penting dalam seri “AI dalam Industri Perbankan Indonesia: Era Digital Banking”.
Beberapa hal yang menurut saya layak segera dilakukan pemain industri:
- Bank syariah: pilih 1–2 kasus penggunaan AI yang paling dekat dengan kebutuhan nasabah (misalnya chatbot syariah dan scoring UMKM) dan garap serius dalam 12 bulan.
- Bank umum & bank digital: buat syariah track dalam pengembangan fitur AI, karena permintaan produk syariah digital akan naik seiring penguatan ekosistem oleh OJK.
- Fintech & startup AI: posisikan diri sebagai mitra teknologi bagi bank dan BPR/BPRS, khususnya di area data UMKM dan analitik syariah.
- Pelaku UMKM: mulai biasakan pakai aplikasi kasir digital, mobile banking, dan pencatatan keuangan. Ini adalah “jejak data” yang akan menentukan akses pembiayaan ke depan.
Ruang untuk inovasi AI di perbankan syariah dan UMKM sedang dibuka lebar oleh regulasi. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan masuk ke sektor ini, tapi siapa yang bergerak duluan dan membangun kepercayaan lebih cepat.
Kalau Anda berada di industri keuangan, 2026 bukan tahun untuk menunggu panduan lengkap turun satu per satu. Ini tahun untuk bersiap, bereksperimen terukur, dan membangun fondasi data serta AI yang kuat — sebelum kompetitor Anda yang melakukannya lebih dulu.