Relaksasi Utang OJK & Peran AI di Perbankan Digital

Relaksasi Utang OJK di Sumatra: Saat Kebijakan dan Teknologi Harus Jalan Bareng

Ribuan rumah di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara rusak. Usaha kecil terhenti, mesin produksi terendam, warung tutup berhari-hari. Di saat situasi belum pulih, cicilan kredit dan tagihan pembiayaan tetap jalan seperti biasa. Di sinilah tekanan finansial korban bencana biasanya meledak.

Langkah OJK mengaktifkan POJK 19/2022 untuk memberikan relaksasi utang ke debitur penyintas bencana di Sumatra adalah sinyal kuat: sistem keuangan tidak boleh buta terhadap realitas sosial. Kebijakan ini jadi pagar pelindung agar korban bencana tidak langsung “dihukum” sistem kredit.

Sekarang pertanyaannya: bagaimana perbankan dan lembaga keuangan bisa menerapkan kebijakan fleksibel seperti ini secara cepat, akurat, dan terukur di era digital banking? Di sinilah AI dalam industri perbankan Indonesia punya peran krusial — bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga untuk inklusi keuangan dan pemulihan ekonomi.

---

Apa Saja Isi Relaksasi Utang OJK untuk Korban Bencana Sumatra?

Jawabannya: cukup luas dan relatif progresif. Berdasarkan penjelasan Ketua OJK Mahendra Siregar, ada beberapa poin penting yang perlu dipahami, terutama oleh bank, multifinance, dan pelaku usaha di wilayah terdampak.

1. Restrukturisasi Kredit Hingga 3 Tahun

OJK mengaktifkan skema restrukturisasi kredit dan pembiayaan untuk debitur yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Kebijakan ini berlaku:

• Untuk semua jenis lembaga keuangan: bank, multifinance, lembaga keuangan mikro, pegadaian, dan lain-lain
• Masa berlakunya hingga 3 tahun
• Mencakup seluruh segmen dan batasan besaran kredit (tidak hanya mikro)

Artinya, pelaku UMKM, nelayan, petani, sampai pelaku usaha menengah yang terdampak memiliki ruang bernapas untuk menata ulang keuangannya.

2. Kredit yang Direstrukturisasi Tetap Dianggap Lancar

Poin ini sangat penting.

Kredit yang direstrukturisasi tetap berstatus lancar (current).

Konsekuensinya:

• Debitur tidak langsung dicap bermasalah dalam sistem perbankan
• Debitur masih bisa mengajukan kredit baru atau pembiayaan baru bila dibutuhkan
• Perbankan punya dasar regulasi untuk tetap menyalurkan pembiayaan ke wilayah bencana tanpa khawatir kualitas aset langsung jatuh di atas kertas

Di atas kertas ini “hanya” perubahan status. Di lapangan, ini menentukan apakah pelaku usaha bisa bangkit lagi atau tidak.

3. Kredit sampai Rp10 Miliar Dinilai dari Satu Pilar Saja

Untuk kredit sampai Rp10 miliar, OJK memberikan kelonggaran berupa:

• Penilaian kelancaran kredit cukup dari satu pilar: kelancaran pembayaran
• Tidak ada persyaratan tambahan seperti analisis usaha yang terlalu berat di awal masa pemulihan

Ini membantu bank dan lembaga pembiayaan untuk tidak tenggelam dalam birokrasi ketika harus cepat mengambil keputusan di daerah bencana.

4. Perlakuan Khusus untuk KUR: Unsur Subsidi Ditangani Pemerintah

Untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah bencana Sumatra, OJK dan kementerian terkait sepakat:

• Elemen subsidi bunga, penjaminan, dan asuransi kredit akan dimitigasi oleh pemerintah
• Proses relaksasi dan restrukturisasi dipersamakan dengan kredit lain, tapi beban finansial sebagian diambil alih negara

Ini penting untuk menjaga keberlanjutan KUR sekaligus memastikan bank tidak menanggung seluruh risiko sendiri.

Semua kebijakan ini sudah berlaku sejak 10/12/2025. Jadi, bank dan multifinance tidak punya alasan untuk lambat merespons — justru tantangannya sekarang: bagaimana mengimplementasikannya dengan cerdas.

---

Tantangan Nyata: Implementasi Relaksasi Tanpa Teknologi Itu Lambat dan Mahal

Secara regulasi, OJK sudah memberi jalur. Namun di level operasional, bank dan lembaga keuangan menghadapi beberapa masalah klasik:

1. Identifikasi debitur terdampak:

   • Siapa saja yang benar-benar berada di zona bencana?
   • Mana yang usahanya benar-benar berhenti vs hanya terganggu ringan?

2. Penilaian kemampuan bayar terbaru:

   • Data keuangan lama sudah tidak relevan setelah bencana
   • Banyak usaha kecil tidak punya laporan keuangan formal

3. Skala dan kecepatan:

   • Ribuan hingga puluhan ribu debitur harus dinilai dalam waktu singkat
   • Proses manual akan memakan waktu berbulan-bulan

4. Risiko kredit:

   • Bank tetap perlu menjaga NPL (Non Performing Loan)
   • Regulator memberi kelonggaran, tapi risiko tetap harus dihitung

Di sinilah AI di perbankan digital seharusnya tidak hanya jadi jargon marketing, tapi jadi mesin kerja utama.

---

Peran AI: Dari Deteksi Risiko Bencana sampai Skoring Kredit Alternatif

1. Deteksi Cepat Debitur Terdampak Bencana

AI bisa membantu bank dan multifinance mengidentifikasi debitur terdampak dengan jauh lebih cepat daripada cara manual.

Contoh pendekatannya:

• Integrasi data spasial:

  • Menggabungkan data koordinat alamat debitur dengan peta wilayah terdampak BNPB
  • Sistem otomatis menandai akun di zona risiko tinggi, sedang, dan rendah

• Analisis perilaku transaksi real-time:

  • Penurunan drastis omzet pada rekening usaha
  • Penurunan frekuensi transaksi merchant
  • Pola transaksi yang tiba-tiba berhenti beberapa hari

• Model deteksi anomali (anomaly detection):

  • Model AI mendeteksi pola yang tidak biasa sebelum dan sesudah bencana
  • Memunculkan daftar prioritas debitur yang perlu ditawarkan relaksasi

Dengan pendekatan ini, bank bisa:

• Menawarkan relaksasi proaktif, bukan menunggu debitur mengeluh
• Mengurangi friksi dan konflik lapangan dengan debt collector

2. Skoring Kredit Alternatif untuk Korban Bencana

Kebijakan OJK menyatakan kredit yang direstrukturisasi tetap dianggap lancar, tapi bank tetap perlu menilai risiko dengan masuk akal.

Di sini AI dan alternative credit scoring masuk:

• Menggunakan data non-tradisional:

  • Pola transaksi rekening
  • Riwayat pembayaran tagihan utilitas
  • Data e-commerce / dompet digital (bila tersedia dan diizinkan debitur)
  • Aktivitas bisnis di platform digital

• Membangun skor resilien pasca-bencana:

  • Seberapa cepat omzet mulai pulih setelah bencana
  • Seberapa konsisten debitur membayar cicilan meski dalam masa relaksasi
  • Seberapa aktif debitur dalam menghidupkan kembali usaha (pembelian stok, sewa tempat, dll.)

Hasilnya:

• Bank bisa tetap menyalurkan kredit tambahan ke debitur yang potensial pulih
• Debitur yang sebelumnya dianggap “berisiko tinggi” dengan metode konvensional, bisa masuk kembali ke sistem perbankan formal berkat data yang lebih kaya

3. Personalisasi Skema Relaksasi dan Tenor

Relaksasi utang bukan hanya soal: “Anda dapat penundaan 6 bulan.” Idealnya, skemanya disesuaikan kondisi masing-masing debitur.

AI bisa membantu dengan:

• Mensegmentasi debitur berdasarkan:

  • Jenis usaha (toko, nelayan, petani, jasa)
  • Tingkat kerusakan aset
  • Pola pemulihan omzet

• Menyarankan skema otomatis, misalnya:

  • Debitur A: perlu grace period 12 bulan + perpanjangan tenor 3 tahun
  • Debitur B: cukup penurunan bunga sementara + pembayaran pokok dimundurkan 6 bulan

Bagi bank, ini membuat kebijakan OJK yang sifatnya makro bisa diterjemahkan menjadi solusi mikro yang lebih adil dan efektif.

---

AI di Kanal Digital Banking: Dari Edukasi hingga Monitoring

Di seri “AI dalam Industri Perbankan Indonesia: Era Digital Banking”, satu benang merah yang selalu muncul adalah: AI bukan hanya soal back-end analitik, tapi juga pengalaman nasabah di front-end.

Pada konteks relaksasi utang korban bencana, peran AI di digital banking bisa sangat nyata.

1. Chatbot Cerdas Bahasa Indonesia untuk Edukasi Relaksasi

Banyak debitur tidak paham bahwa mereka berhak mengajukan restrukturisasi. Di sini chatbot berbasis AI bisa:

• Menjawab pertanyaan seperti:

  • “Apakah saya termasuk wilayah bencana?”
  • “Apa syarat mengajukan restrukturisasi kredit?”
  • “Bagaimana dampaknya ke BI Checking / SLIK saya?”

• Membantu mengisi formulir digital restrukturisasi

• Mengarahkan nasabah ke cabang / unit yang tepat bila perlu verifikasi fisik

Yang penting, chatbot harus:

• Paham bahasa Indonesia sehari-hari, bahkan campuran bahasa daerah dan istilah lokal
• Bisa menjawab dengan nada empatik, bukan sekadar formal

2. Dashboard Monitoring untuk Regulator dan Manajemen Bank

OJK tidak hanya mengeluarkan kebijakan; mereka juga perlu memantau implementasinya.

Dengan AI dan analitik real-time, bank bisa menyediakan:

• Dashboard jumlah debitur terdampak yang sudah mendapat relaksasi
• Segmentasi berdasarkan provinsi, sektor usaha, dan jenis produk
• Perkiraan dampak ke kualitas aset dan profitabilitas bank

Ini membantu:

• Manajemen bank mengelola risiko dan modal
• Regulator melihat apakah kebijakan POJK 19/2022 berjalan efektif di lapangan

3. Deteksi Potensi Fraud dan Penyalahgunaan Relaksasi

Setiap kebijakan kelonggaran selalu punya risiko dimanfaatkan pihak yang tidak berhak. AI dapat digunakan untuk:

• Mendeteksi pengajuan relaksasi yang:

  • Alamat tidak sinkron dengan zona bencana
  • Data kerusakan tidak konsisten
  • Riwayat transaksi tidak menunjukkan dampak signifikan

• Menggabungkan data internal dan eksternal untuk memvalidasi klaim

Hasilnya: proses tetap cepat untuk yang berhak, tapi ketat untuk yang mencoba memanipulasi sistem.

---

Mengapa Bank di Indonesia Perlu Investasi Serius di AI Sekarang

Kebijakan seperti relaksasi utang korban bencana Sumatra kemungkinan besar bukan kejadian sekali lalu selesai. Dengan perubahan iklim dan tingginya risiko bencana di Indonesia, pola ini akan berulang.

Artinya:

• Bank yang masih mengandalkan proses manual akan selalu tertinggal dalam merespons
• Bank yang sudah punya fondasi AI, data, dan digital banking akan lebih siap menyesuaikan diri dengan setiap kebijakan baru dari OJK

Beberapa langkah realistis yang bisa mulai dikerjakan bank dan multifinance:

1. Bangun fondasi data yang rapi

   • Standarisasi alamat (agar bisa dihubungkan dengan peta bencana)
   • Simpan dan strukturkan data transaksi dengan baik

2. Mulai dari satu use case AI yang konkret

   • Misalnya: model segmentasi debitur terdampak bencana
   • Atau: alternatif credit scoring berbasis data transaksi untuk UMKM

3. Integrasikan AI ke kanal digital banking

   • Chatbot cerdas
   • Notifikasi personal soal hak relaksasi dan opsi restrukturisasi

4. Kolaborasi dengan regulator dan pemerintah

   • Sinkron data spasial bencana, data bantuan sosial, dan data kredit
   • Bangun standar industri untuk penilaian risiko pasca-bencana

Dengan pendekatan seperti ini, AI tidak berhenti sebagai proyek percobaan, tapi menjadi bagian dari strategi inti perbankan digital yang inklusif.

---

Penutup: AI, OJK, dan Masa Depan Inklusi Keuangan di Indonesia

Kebijakan OJK yang memberi relaksasi utang tiga tahun, status kredit tetap lancar, dan perlakuan khusus untuk KUR di wilayah bencana Sumatra adalah contoh nyata bagaimana regulasi bisa berpihak pada pemulihan ekonomi masyarakat.

Supaya kebijakan seperti ini benar-benar terasa sampai ke level warung, petani, nelayan, dan UMKM di pelosok, bank dan lembaga pembiayaan perlu tumpuan teknologi yang kuat. AI dalam industri perbankan Indonesia bukan lagi wacana futuristik, tapi alat kerja yang menentukan seberapa cepat dan adil kebijakan bisa dijalankan.

Bank yang berani berinvestasi di AI, analitik risiko real-time, dan digital banking hari ini akan punya posisi lebih kuat bukan hanya dalam mengejar laba, tapi juga dalam menjalankan misi penting: menjaga ketahanan ekonomi masyarakat saat krisis datang berulang.

Pertanyaannya sekarang, untuk setiap kebijakan baru dari OJK di masa depan, apakah bank Anda sudah siap dengan mesin AI yang bisa mengeksekusinya, atau masih mengandalkan spreadsheet dan proses manual?