RUPSLB BNI mengangkat Febrio Kacaribu sebagai komisaris. Di balik itu, ada arah baru: penguatan tata kelola, digital banking, dan strategi AI BNI ke 2026.
BNI, Febrio Kacaribu, dan Arah Baru AI di Perbankan
Kabar pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai komisaris BNI lewat RUPSLB 15/12/2025 mungkin terdengar “biasa” sebagai berita korporasi. Tapi kalau dilihat dari kacamata transformasi digital dan AI dalam perbankan, langkah ini justru sangat strategis.
Bank-bank besar di Indonesia sedang berada di titik krusial: margin makin tertekan, ekspektasi nasabah naik tajam, sementara regulasi digital dan risiko siber makin kompleks. Di situ, susunan komisaris dan direksi bukan cuma urusan formalitas, tapi penentu kecepatan adopsi digital banking dan AI.
Tulisan ini membahas apa arti langkah BNI tersebut, bagaimana kaitannya dengan AI di industri perbankan Indonesia, dan apa implikasinya untuk nasabah, pelaku UMKM, hingga pelaku industri keuangan yang sedang menyiapkan strategi 2026.
Mengapa Pengangkatan Febrio Kacaribu Penting untuk Era Digital Banking
Pengangkatan Febrio sebagai komisaris BNI bukan sekadar rotasi pejabat BUMN. Ini sinyal arah strategi.
Sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio terbiasa bermain di level makro: data fiskal, proyeksi ekonomi, hingga desain kebijakan berbasis data. Ekosistem seperti ini sangat dekat dengan pemanfaatan analitik lanjutan dan AI.
BNI sedang agresif di beberapa area:
- digitalisasi rantai pasok (FMCG dan sektor lain),
- penguatan tata kelola dan kepatuhan pasca lahirnya UU BUMN 2025,
- penyusunan Recovery Plan 2025/2026 untuk ketahanan operasional.
Semua agenda ini akan jauh lebih kuat jika ditopang
- Komisaris yang paham data & kebijakan, bukan hanya perbankan konvensional.
- Kemampuan membaca risiko sistemik: dari volatilitas makro, risiko kredit, sampai risiko operasional digital.
- Dorongan tata kelola AI yang bertanggung jawab, mengingat AI kini sudah masuk ke hampir semua lini bisnis bank.
Dengan latar belakang fiskal dan strategi ekonomi, Febrio punya posisi unik untuk mengawal transisi BNI menuju bank berbasis data dan AI, sembari tetap patuh pada regulasi prudensial.
RUPSLB BNI 15/12/2025: Lebih dari Sekadar Susunan Komisaris
RUPSLB BNI tanggal 15/12/2025 memutuskan tiga hal utama:
- Perubahan susunan komisaris (masuknya Febrio Kacaribu)
- Perubahan Anggaran Dasar terkait tata kelola Holding Operasional sesuai UU BUMN 2025
- Pendelegasian kewenangan RKAP 2026 dan pengkinian Recovery Plan 2025/2026
Kalau dibaca dari sudut pandang digital dan AI, ketiganya saling terhubung.
1. Susunan Komisaris Baru: Siapa Mengawal Apa?
Susunan komisaris BNI pasca-RUPSLB:
- Komisaris Utama: Omar Sjawaldy Anwar
- Wakil Komisaris Utama: Tedi Bharata
- Komisaris Independen: Vera Febyanthy
- Komisaris Independen: Didik Junaedi Rachbini
- Komisaris: Donny Hutabarat
- Komisaris: Febrio Nathan Kacaribu
Dari kacamata transformasi digital, kombinasi komisaris dengan latar belakang kebijakan publik, ekonomi, dan manajemen risiko akan memengaruhi beberapa hal:
- Cara dewan memandang investasi teknologi (AI, cloud, data lake) — biaya atau aset strategis?
- Toleransi risiko untuk uji coba inovasi digital (sandbox internal, pilot project AI)
- Dorongan untuk membangun AI governance: komite risiko model, etika data, dan mekanisme kontrol bias.
2. Perubahan Anggaran Dasar & Holding Operasional: Fondasi GRC Era AI
Perubahan Anggaran Dasar BNI mengikuti amanat UU BUMN 2025 dan arahan Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna.
Ini bukan hanya soal struktur hukum. Bagi bank yang serius mengadopsi AI, perubahan ini punya implikasi langsung pada GRC (Governance, Risk, Compliance):
- Tata kelola pengawasan oleh Holding Operasional dapat menentukan seberapa terkoordinasinya inisiatif digital dan AI dalam grup BUMN keuangan.
- Dengan payung hukum yang lebih jelas, BNI lebih leluasa mengeksekusi kerja sama teknologi (misalnya dengan fintech, startup AI, atau penyedia cloud) tanpa benturan dengan aturan internal.
Singkatnya, kalau mau AI berjalan mulus di bank besar, fondasi Anggaran Dasar & struktur holding harus mendukung. RUPSLB ini sedang membenahi itu.
3. RKAP 2026 & Recovery Plan: AI Harus Masuk ke Perencanaan
Agenda RUPSLB lain:
- Persetujuan pendelegasian kewenangan penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026
- Persetujuan pengkinian Recovery Plan 2025/2026
Artinya, manajemen diberi ruang bergerak lebih cepat menyelesaikan perencanaan, termasuk agenda transformasi digital dan AI.
Untuk bank sebesar BNI, ini krusial karena:
- Proyek AI untuk risk scoring, fraud detection, dan personalisasi butuh komitmen anggaran multi-tahun.
- Recovery Plan kini tak bisa hanya bicara gangguan fisik atau krisis keuangan, tapi juga serangan siber, kegagalan model AI, hingga gangguan layanan digital.
Jika AI sudah menjadi tulang punggung operasional (misalnya di call center, underwriting, anti-fraud), maka risiko AI otomatis menjadi bagian dari rencana pemulihan operasional bank.
Di Mana Posisi AI dalam Strategi BNI ke Depan?
Realitasnya, semua bank besar Indonesia sekarang bicara digital. Bedanya, ada yang benar-benar membangun fondasi AI, ada yang baru sebatas mobile app yang lebih keren.
BNI, dengan dorongan pemegang saham dan struktur baru ini, berada di posisi yang cukup tepat untuk mengakselerasi penerapan AI di beberapa lini kunci:
1. AI untuk Deteksi Fraud & Keamanan Transaksi
Transaksi nasabah makin digital, modus fraud makin kompleks. Sistem rule-based tradisional sudah sulit mengimbangi.
AI dapat dipakai untuk:
- Menganalisis pola transaksi jutaan nasabah dalam hitungan detik
- Mengidentifikasi anomali yang sulit dideteksi manusia
- Mengurangi false positive, sehingga nasabah tidak terlalu sering terganggu blokir transaksi yang sebenarnya sah
Dengan komisaris yang paham risiko sistemik dan regulasi, pengembangan AI anti-fraud bisa:
- Tetap patuh pada aturan OJK & BI
- Didukung oleh model governance yang jelas (siapa menyetujui model, bagaimana evaluasi fairness-nya, dan bagaimana audit trail-nya)
2. Chatbot & Asisten Virtual Berbahasa Indonesia
Nasabah sekarang ingin layanan 24/7, tapi biaya call center tradisional sangat tinggi. Di sini chatbot berbasis AI yang fasih Bahasa Indonesia (dan bahasa daerah) sangat masuk akal.
Use case-nya:
- Menjawab pertanyaan dasar: cek saldo, limit kartu, status transaksi
- Mengedukasi produk: KUR, KPR, tabungan rencana, hingga layanan corporate
- Menyaring pertanyaan sederhana agar agen manusia fokus pada kasus yang kompleks
Dengan dukungan komisaris dan RKAP yang jelas, proyek seperti ini lebih mudah mendapat budget dan prioritas — bukan kalah oleh proyek fisik yang kelihatan, tapi berdampak kecil.
3. Kredit & Inklusi Keuangan Berbasis Data Alternatif
Salah satu agenda besar pemerintah adalah inklusi keuangan. Dengan latar belakang Kemenkeu, Febrio paham betul pentingnya akses pembiayaan sehat untuk UMKM dan sektor produktif.
AI di perbankan bisa masuk di sini lewat:
- Credit scoring berbasis data alternatif: data transaksi, histori pembayaran utilitas, hingga perilaku digital
- Model yang lebih akurat untuk segmen yang selama ini “underbanked” karena tak punya dokumen formal lengkap
Dampaknya:
- UMKM yang sebelumnya sulit mengakses kredit bisa dinilai risikonya dengan lebih adil
- Risiko NPL tetap terkelola karena model terus belajar dari data baru
Tentunya, semua ini harus berada dalam koridor perlindungan data pribadi dan fair lending. Di sinilah peran kuat dewan komisaris dan perubahan Anggaran Dasar menjadi penting.
4. Personalisasi Layanan & Cross-Selling Cerdas
Nasabah tidak lagi mau dibombardir promo generik. Mereka ingin penawaran yang relevan dengan situasi hidup dan bisnis mereka.
AI dapat membantu:
- Menganalisis lifecycle nasabah: baru lulus, baru menikah, baru punya anak, baru buka usaha, dll.
- Membangun segmentasi dinamis, bukan sekadar umur dan pekerjaan
- Mengirimkan rekomendasi produk yang tepat waktu (misalnya penawaran KPR saat pola transaksi menunjukkan nasabah sedang mencari rumah)
Jika diarahkan dengan benar, ini bisa menaikkan fee-based income tanpa mengganggu kenyamanan nasabah.
Tantangan Nyata: Tata Kelola, Regulasi, dan SDM
Saya cukup yakin dewan komisaris baru BNI paham bahwa AI bukan sihir instan. Ada tiga tantangan besar yang harus dibereskan.
1. Tata Kelola AI (AI Governance)
Tanpa tata kelola yang jelas, AI bisa bikin masalah besar: bias, salah prediksi, hingga pelanggaran regulasi.
Bank perlu:
- Komite khusus untuk memantau model AI berisiko tinggi (kredit, anti-fraud, AML)
- Mekanisme model validation berkala oleh tim independen
- Kebijakan soal explainability: sejauh mana bank harus bisa menjelaskan alasan penolakan kredit yang diputuskan model?
Di sinilah peran komisaris yang kuat di kebijakan publik dan risiko menjadi penentu. Mereka bisa mendorong standar yang tinggi, bukan sekadar formalitas.
2. Kepatuhan Regulasi & Perlindungan Data
Indonesia sedang menguatkan regulasi data dan teknologi keuangan. Untuk bank, itu berarti:
- AI harus patuh ke aturan OJK, BI, dan regulasi data pribadi
- Penggunaan data nasabah untuk training model harus transparan dan mendapat persetujuan yang benar
- Kerja sama dengan pihak ketiga (fintech, vendor AI) harus dipayungi kontrak yang jelas soal kepemilikan dan keamanan data
Perubahan Anggaran Dasar dan peran Holding Operasional bisa membantu menyatukan standar ini di seluruh grup.
3. SDM: Dari Bankir Konvensional ke Bankir Digital
Sebagus apa pun strategi dewan komisaris dan direksi, eksekusinya tetap di tangan SDM.
Transformasi AI butuh:
- Data scientist dan engineer yang paham regulasi keuangan
- Risk officer yang mengerti cara menilai risiko model AI
- Frontliner & relationship manager yang nyaman bekerja dengan rekomendasi AI tanpa kehilangan sentuhan manusia
Saya pribadi melihat banyak bank besar mulai serius di sisi ini: membuat akademi internal, kerja sama dengan kampus, hingga rekrut langsung dari komunitas data.
BNI, dengan dukungan struktur baru dan fokus pada RKAP 2026, punya momentum untuk memperkuat area ini.
Apa Artinya untuk Nasabah, UMKM, dan Pelaku Industri?
Buat nasabah ritel, UMKM, dan pelaku korporasi, langkah-langkah yang diputuskan di RUPSLB ini akan terasa dalam beberapa bentuk:
- Layanan digital lebih stabil dan personal: dari mobile banking sampai chatbot yang benar-benar membantu
- Proses kredit yang lebih cepat dan fair: terutama untuk UMKM dan segmen yang sebelumnya sulit mengakses bank
- Keamanan transaksi lebih kuat: berkat AI anti-fraud yang terus belajar dari pola baru
Dari sisi industri, pengangkatan figur seperti Febrio di jajaran komisaris BNI mengirim pesan jelas:
Transformasi digital dan AI di perbankan bukan lagi proyek IT, tapi agenda strategis tingkat dewan.
Bagi perusahaan teknologi, fintech, dan penyedia solusi AI, ini membuka peluang kolaborasi yang lebih struktural dan jangka panjang.
Penutup: AI di Perbankan, Main di Level Tata Kelola
Seri "AI dalam Industri Perbankan Indonesia: Era Digital Banking" sering bicara use case teknis: dari credit scoring sampai chatbot. Tapi kasus BNI ini mengingatkan satu hal penting: AI hanya akan berdampak besar kalau ditopang oleh keputusan tata kelola di level tertinggi.
RUPSLB BNI 15/12/2025 — dengan pengangkatan Febrio Kacaribu, perubahan Anggaran Dasar, hingga pengesahan RKAP dan Recovery Plan — adalah contoh konkret bagaimana transformasi digital dimulai dari ruang rapat komisaris.
Kalau Anda pelaku industri keuangan, inilah saat yang tepat untuk menilai:
- Apakah dewan dan manajemen Anda sudah siap mengawal adopsi AI seperti ini?
- Apakah rencana 2026 Anda sudah memasukkan AI, bukan hanya sebagai fitur tambahan, tapi sebagai bagian inti strategi bisnis dan risiko?
Era digital banking berikutnya tidak akan dimenangkan oleh bank yang sekadar punya aplikasi bagus, tapi oleh bank yang berani menata ulang tata kelola dan strategi dengan AI sebagai fondasi.